Ramai-ramai Menjarah Uang Rakyat

 

MALAH rapat paripurna-pernah disebut Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mirip taman kanak-kanak-yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mengembalikan pembahasan surat pernyataan 72 anggota DPR yang meminta Tandjung mundur itu ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Artinya, nasib surat pernyataan yang akan menjadi ukuran kepastian hukum dan politik di republik ini akan mondar-mandir dari rapat Bamus ke rapat pemimpin tanpa pernah diputuskan.

 

Surat itu muncul setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan mantan Menteri Sekretaris Negara itu bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana nonbudgeter Badan Urusan Logistik. Tandjung yang waktu itu divonis hukuman penjara tiga tahun mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi Jakarta malah menguatkan putusan sebelumnya.

 

Masalahnya, dalam Tata Tertib DPR tidak ada ketentuan yang mengatur apa yang harus dilakukan DPR jika anggotanya terlibat dalam pelanggaran hukum dan sedang dalam proses penegakan hukum. Inilah sejarah Republik Indonesia yang ironis: pertimbangan etika, moral, dan kepatutan dikalahkan persoalan prosedur dan tata tertib.

 

Padahal, jelas-jelas dalam Ketetapan (Tap) MPR Nomor VI/MPR/Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ditegaskan, setiap pejabat dan elite politik harus bersikap jujur, memiliki keteladanan, dan siap mundur dari jabatan publik jika terbukti melanggar hukum.

 

“SEPARUH rakyat daerah ini masih miskin, Pak!”

 

Demikian teriak Doni, mahasiswa Universitas Sriwijaya, di bawah terik Matahari yang menyengat para pengunjuk rasa di halaman Gedung DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Palembang, pertengahan Februari. Mereka menggugat dana operasional Rp 7,5 milyar DPRD Sumsel yang “dikuras” dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 

Di tengah kesulitan ekonomi rakyat Sumsel, dana “gelap” senilai Rp 7,5 milyar dibagikan kepada 75 anggota DPRD Sumsel akhir Januari lalu.

 

Dana ini tercantum dalam APBD Sumsel tahun 2003 sebagai biaya operasional anggota DPRD yang sudah diputuskan melalui prosedur dan Tata Tertib DPRD setempat. Namun, biaya operasional ini disebut-sebut sebagai dana siluman karena kegunaannya hanyalah untuk memuaskan kebutuhan pribadi anggota DPRD. Sementara itu, segala hak dan tunjangan bagi anggota DPRD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sama sekali tak terkurangi.

 

Selain itu, alokasi dana ini juga menyimpang dari ketentuan yang ada, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD yang judicial review-nya diloloskan Mahkamah Agung. “Anggaran biaya operasional itu bisa dipakai untuk apa saja, mau dipakai bayar rumah atau apa, terserah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota Dewan,” kata Wakil Ketua DPRD Sumsel Zamzami Ahmad enteng.

 

Uang Rp 7,5 milyar yang telah dibagikan itu pun baru sebagian dari biaya operasional anggota DPRD Sumsel tahun 2003, yang totalnya mencapai Rp 12,7 milyar. Dana ini dicairkan tepat seusai Rapat Paripurna Pengesahan APBD pada 29 Januari 2003.

 

Inilah sejarah “turunan” yang serupa, tetapi tidak sama dengan peristiwa di DPR di atas: prosedur dan tata tertib mengalahkan pertimbangan moral dan kepatutan. Serupa, karena keduanya menyangkut “penjarahan” uang rakyat yang sekaligus mengacak-acak supremasi hukum dan menjungkirbalikkan logika perundang-undangan di negeri ini.

 

Akan tetapi, kalangan legislatif di mana pun menolak mentah-mentah kalau disebut “republik maling” walaupun survei membuktikan negeri ini tergolong negara terkorup di muka bumi. “Kalau mau jujur, praktik KKN paling besar terjadi di eksekutif sebagai pelaksana proyek bernilai besar,” kata Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jawa Tengah (Jateng) Abdul Kadir Karding membantah saat lembaganya dituduh sebagai sarang KKN.

 

Padahal, hasil penelitian Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) setempat terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Jateng selama tahun 2002, dari tiga pilar demokrasi, legislatif dinilai sebagai sarang terbesar KKN.

 

Di Jateng, dari 131 kasus korupsi, ternyata kasus KKN di tubuh instansi perwakilan rakyat ini paling banyak terjadi: setidaknya tercatat 43 kasus. Tempat kedua diduduki eksekutif (39 kasus) dan lembaga yudikatif yang banyak disorot dengan “mafia peradilan” terdapat lima kasus KKN.

 

Dalam kasus Akbar Tandjung, memang uang yang direngkuhnya hanya Rp 40 milyar dan itu pun sudah dikembalikan. Jadi, nilainya tidak seberapa dibandingkan dengan tidak jelasnya penyelesaian Rp 159 trilyun (Rp 159.000 milyar) dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sehingga sah-sah saja kalau kubu Tandjung menuding balik pihak yudikatif, “Kalau hukum ini mau adil, sikat dulu penguras dana BLBI yang telah meruntuhkan perekonomian negara dan menyengsarakan rakyat….”

 

TERLEPAS dari soal tuding-menuding kepentingan, kedua lembaran sejarah di lembaga perwakilan rakyat itu, baik di pusat maupun di daerah, berdampak multidimensi. Malah produk dari sistem ini telah menggerogoti segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus memperkuat sikap pembenaran menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan.

 

Sikap jalan pintas, mengambil untung dengan cara enteng, kini lebih populer dilakukan ketimbang melakukan usaha secara profesional yang memerlukan proses dan kerja keras. Ketika virus ini menjalar ke lembaga yudikatif, keroposlah penegakan keadilan di negeri ini sehingga munculah ketidakpastian hukum. Sistem politik multipartai yang sarat kepentingan semakin menyuburkan praktik-praktik tidak etis itu.

 

Mengeruk harta secara pintas alias korupsi tidak saja dilakukan oleh oknum aparat di lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif tingkat tinggi, tetapi juga oleh oknum hingga tingkat kelurahan. Akhir Februari lalu, warga DKI Jakarta yang dekat dengan pusat kekuasaan terenyak ketika Ketua Dewan Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, korupsi Rp 700 juta.

 

Sementara itu, ketika sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara keropos, serta tidak jelasnya kepastian hukum, muncul otonomi yang mendesentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Otonomi daerah yang digulirkan sejak 1 Januari 2000 itu membuka harapan dan peluang tumbuhnya kreativitas dan kebebasan bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun wilayahnya.

 

Salah satu titik sentral dalam otonomi daerah adalah masalah manajemen APBD, khususnya yang terkait dengan kedudukan keuangan DPRD. Mereka diberi kewenangan mengurus anggarannya sendiri melalui tata tertib dan prosedur di DPRD masing-masing.

 

Ketika kewenangan itu dijalankan oleh lembaga yang penuh dengan politikus busuk, pelaksanaannya pun kebablasan. Pengelolaan keuangan DPRD di seluruh Indonesia jauh lebih besar daripada ketentuan yang sudah digariskan dalam PP No 110/2000. Mereka tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat yang diwakilinya, tetapi cenderung mementingkan diri sendiri dan kelompoknya.

 

“Penentuan anggaran ini hampir di seluruh daerah melanggar PP ini. Setelah Mahkamah Agung mengabulkan judicial review, tidak ada lagi rambu-rambu untuk kontrol publik terhadap sepak terjang para wakil rakyat di legislatif,” kata Zudan Arif Fakrulloh, anggota staf pengajar di Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

 

Lembaran sejarah di Sumsel merupakan contoh tidak semena-menanya pengurasan uang rakyat secara kolektif oleh DPRD. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel Patuan Siahaan mengakui adanya kejanggalan dalam pengadaan dana operasional itu. Penyelidikan Kejati menunjukkan, alokasi dana ini didasarkan pada Tata Tertib DPRD Sumsel yang tidak mengikuti kaidah etika, moral, dan kepatutan.

 

Malah, penentuan mata anggaran operasional itu cenderung liar dan mengabaikan kondisi rakyat yang tengah sengsara didera krisis. Kalau saja anggota legislatif memiliki sense of crisis serta mau berkaca pada PP No 110/2000, berarti mereka menetapkan biaya penunjang kegiatan DPRD sebesar 0,50 persen dari pendapatan asli daerah (PAD). PAD Sumsel tahun 2003 tercatat Rp 339,95 milyar. Artinya, nilai biaya penunjang kegiatan yang sesuai seharusnya kurang dari Rp 2 milyar.

 

Kenyataannya, pasal biaya operasional pada mata anggaran belanja lain-lain, pos belanja rutin DPRD dan sekretariat DPRD, pada rancangan APBD Sumsel 2003 disebutkan bernilai total Rp 14,9 milyar. Rincian pengeluaran pasal ini menjelaskan alokasi Rp 120 juta untuk honor lima anggota staf ahli DPRD selama setahun, sedangkan dana Rp 2 milyar dihitung sebagai biaya operasional berdasarkan PP No 110/2000.

 

Anehnya, uang sejumlah Rp 2,7 milyar kemudian disebutkan lagi pada rincian pengeluaran pasal ini sebagai biaya operasional anggota DPRD, tanpa keterangan lebih lanjut. Tidak tertutup kemungkinan biaya operasional ini bahkan membengkak lagi setelah APBD disahkan. Pembengkakan ini dimungkinkan karena pos DPRD dan sekretariat DPRD bertambah Rp 6 milyar dari Rp 36,8 milyar menjadi Rp 42,8 milyar, setelah pembahasan rancangan APBD.

 

Sekretaris DPRD Sumsel Abdul Shobur mengakui adanya penambahan anggaran itu, tetapi ia tidak bersedia menjelaskan lebih rinci. Shobur juga menolak menunjukkan naskah rancangan APBD yang telah disahkan. “Kita tunggu setelah dibukukan oleh biro keuangan pemerintah provinsi saja,” katanya.

 

Lebih ironis lagi, biaya operasional seperti itu bukan dialokasikan dalam APBD Sumsel pada tahun ini saja. Pada APBD 2002, dicantumkan pula biaya operasional dalam belanja lain-lain DPRD dan sekretariat DPRD Sumsel senilai Rp 13,9 milyar.

 

“Tahun lalu, bendahara DPRD membayarkan angsuran biaya pembangunan rumah pribadi anggota DPRD secara langsung ke pengembang. Uang angsuran itu, ya, diambil dari biaya operasional juga, tapi saya tidak tahu berapa besar angsurannya,” ujar Yuswar Hidayatullah, salah seorang anggota DPRD Sumsel, tentang sebagian pemanfaatan biaya operasional yang dialokasikan tahun lalu.

 

KETIKA Mahkamah Agung mengabulkan judicial review PP No 110/2000, banyak anggota DPRD yang bersorak. PP tersebut dianggap membatasi hak anggota DPRD untuk menentukan anggaran DPRD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan sebagian kalangan masyarakat menyambut skeptis atas hasil judicial review tersebut.

 

“Skeptisisme masyarakat ini sebenarnya beralasan karena PP No 110/2000 banyak dilanggar oleh sebagian besar kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia serta tidak ada sanksi,” ujar Zudan.

 

Sementara itu, evaluasi sementara yang dilakukan Depdagri atas APBD tahun 2001 pada delapan provinsi yang menjadi contoh memberikan pelajaran penting dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah. Dari delapan provinsi yang terpilih, tidak ada satu pun yang mematuhi ketentuan dalam PP No 110/2000 itu.

 

Berkaca dari evaluasi ini, tampaknya MA mengabulkan judicial review ini karena tidak menguasai kultur birokrasi: kecenderungan politikus busuk di DPRD menggunakan UU No 22/1999 memperbesar peluang memperkaya diri dengan menjarah APBD.

 

Hasil evaluasi itu menyebutkan, belanja daerah masing-masing rata-rata per tahun per anggota DPRD yang tertinggi ditempati DKI Jakarta sebesar Rp 1,059 milyar dan terendah Bengkulu dengan Rp 132,48 juta. Angka yang diperkenankan oleh PP No 110/2000 untuk belanja DPRD DKI Jakarta per anggota DPRD dalam setahun hanya Rp 354,766 juta.

 

Di DKI terjadi pembengkakan belanja DPRD lebih kurang Rp 650 juta per anggota per tahun. Jadi, belanja anggota DPRD DKI per bulan per anggota sebesar Rp 88,265 juta. Angka yang sangat fantastis untuk ukuran penghasilan rata-rata pegawai di Indonesia. Walaupun menguras uang rakyat, mereka aman-aman saja karena penegak hukum tak menyentuh mereka.

 

Di Jawa Timur (Jatim) belanja rata-rata per tahun per anggota DPRD mencapai Rp 297,9 juta. Setiap bulannya, belanja rata- rata anggota DPRD Provinsi Jatim Rp 24,8 juta atau Rp 2,48 milyar per bulan (Rp 24,8 juta dikali dengan jumlah anggota DPRD Jatim sebanyak 100 orang). Padahal, yang diperbolehkan oleh PP No 110 adalah maksimal untuk Jatim sebesar Rp 94,5 juta per orang per tahun atau Rp 7,8 juta per bulan per anggota DPRD.

 

Kasus dugaan korupsi yang ditimpakan kepada anggota DPRD Kota Surabaya tergolong unik sekaligus langkah maju. Polisi kemudian menyerahkan berkas Ketua DPRD Surabaya Mochamad Basuki dan Wakil Ketua DPRD Surabaya Ali Burhan ke kejaksaan negeri yang disusul penahanannya 24 Februari lalu, dengan tuduhan melakukan tindak korupsi Rp 2,7 milyar.

 

Tuding-menuding muncul. Terkait dengan penahanan Ali Burhan yang juga wakil Ketua Dewan Pemimpin Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dewan Pemimpin Wilayah PKB Jatim mempertanyakan mengapa hanya Ali Burhan yang ditahan. “Padahal, Wakil Ketua DPRD Surabaya ada tiga orang dan terlibat dalam korupsi itu,” kata Wakil Ketua DPW PKB Jatim Fathorrasjid.

 

Mengapa Akbar Tandjung tidak ditahan?

 

Sebelumnya, Masfar Rasyid, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Rabu 5 Februari digiring aparat Kejaksaan Tinggi Sumbar ke Lembaga Pemasyarakatan Padang untuk ditahan. Ia dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi APBD Sumbar Tahun 2002.

 

Kepala Seksi Prapenuntutan Kejaksaan Tinggi Sumbar Khaidir Ramli mengatakan, Masfar Rasyid adalah satu dari tiga unsur pemimpin DPRD Sumbar yang sudah diperiksa dan dinyatakan sebagai tersangka. “Dua tersangka lain adalah Ketua DPRD Sumbar Arwan Kasri dari PAN dan Wakil Ketua DPRD Ny Tity Nazif Lubuk dari Partai Golkar,” katanya.

 

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap 54 anggota DPRD Sumbar yang diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi APBD Sumbar pada tahun 2002. Dua hari kemudian, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Halius Hosen menyatakan semua anggota DPRD Sumbar berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi Rp 4,6 milyar.

 

Seandainya polisi dan kejaksaan ingin menegakkan hukum yang progresif, di seluruh DPRD di Indonesia bisa dilakukan penyelidikan. Kalau itu dilakukan, akan terkuak bagaimana sebenarnya dugaan korupsi terhadap DPRD itu merupakan sebuah corporate crime.

 

Perlu diingat juga, setiap kali proses pengambilan uang oleh DPRD selalu diketahui oleh eksekutif. Pada konteks ini, terjadi kejahatan korporasi. Namun, Gubernur Sumsel Rosihan Arsyad buru-buru menampik tudingan.

 

“DPRD memang berhak menentukan anggaran sendiri, bukan usulan eksekutif,” kata Rosihan. “Bagaimanapun, uang yang dibagikan itu sah secara hukum formal. Tetapi apakah itu benar menurut hati nurani? (DAY/DMU)

SUMBER: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0303/09/Fokus/172162.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: