Rakyat Sudah Putus Asa

 

BAGAIKAN Sisyphus yang dihukum para dewa dalam mitologi Yunani. Demikian kira-kira nasib pemberantasan korupsi di Indonesia. Sisyphus harus mendorong batu besar yang berat dengan susah payah ke puncak gunung. Namun, setiap kali sampai ke puncak gunung, batu itu menggelinding jatuh.

 

RAKYAT sudah mulai putus asa, rasanya hanya melakukan pekerjaan sia-sia saja seperti Sisyphus, kata praktisi hukum Todung Mulya Lubis tentang wabah korupsi yang melanda hampir seluruh lapisan di republik ini.

 

Kalau mau ditanya soal upaya, jawaban sudah cukup banyak. Sebut saja Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan siap dengan ratusan lembar laporannya. Terakhir, kini tengah dipersiapkan satu lagi komisi, Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. KPKPN, menurut Lubis, bahkan sempat frustrasi karena anggota legislatif banyak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

 

Belum lagi jeratan-jeratan hukum, mulai dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN hingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam waktu lima tahun, Presiden RI bahkan sudah empat empat kali berganti. Namun, yang namanya korupsi tetap saja bertakhta.

 

Mungkin Transparency International dan Financial Action Task Force yang menempatkan Indonesia ke dalam 10 negara terburuk dalam penanganan korupsi terasa terlalu jauh. Namun, bagaimana dengan Endin Wahyudin yang ditahan karena melaporkan penyuapan hakim agung, dan perkara Kito Irkhamni versus Jaksa Agung MA Rachman yang berakhir pada status Kito sebagai tahanan, sementara MA Rachman yang keterangannya kepada KPKPN berubah-ubah tetap duduk di kursi empuk Jaksa Agung. Sama seperti Akbar Tandjung yang tampak percaya diri dengan jabatannya yang tak tanggung-tanggung: Ketua DPR!

 

Di tingkat lokal pun, buah- buah hasil korupsi ini kasatmata. Berkat menjadi anggota DPRD, tidak sedikit orang yang kaya mendadak. Maklum, mereka membuat sendiri anggaran belanjanya, yang notabene sebagian besar berasal dari pendapatan asli daerah. Dengan dikabulkannya judicial review Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, semakin merdekalah para anggota DPRD mengeruk uang rakyat. Bahkan, bukan rahasia lagi kalau laporan pertanggungjawaban dan pemilihan gubernur atau bupati/wali kota menjadi ajang “panen” politik uang.

 

“Kenapa Ibu Mega tidak menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda utamanya,” kata Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW) Teten Masduki. Padahal, secara moralitas politik, pemerintahan Megawati Soekarnoputri bangkit di antara reruntuhan pemerintahan yang korup. “Ibu Mega hanya bikin delapan pidato politik, retorika saja,” kata Teten.

 

Pembersihan pemerintahan dari orang-orang yang diduga tidak bersih juga sebenarnya akan berakibat baik bagi citra Pemerintahan Megawati. Ketika Megawati tidak bersikap tegas pada kasus rumah di Cinere dan deposito Rp 800 juta milik Jaksa Agung MA Rachman, misalnya dengan menonaktifkan Rachman, timbul berbagai ketidakpercayaan akan komitmen Ketua Umum PDI Perjuangan ini dalam memberantas korupsi.

 

Ketegasan eksekutif juga menjadi sorotan Todung Mulya Lubis. Menurut Lubis, namun tidak bisa dikatakan hanya eksekutif. “Ada keterlibatan yudikatif juga walau memang hanya sedikit kasus yang masuk ke pengadilan,” katanya.

 

Hubungan antara hukum dan politik selalu amat pelik. Maksud dari politik, hukum seharusnya dapat berdiri sendiri demi asas keadilan dan kepastiannya. Namun, politik pun dapat mempergunakan hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial sebagaimana tujuan politis yang hendak di capai.

 

DATA di ICW menggambarkan, selama tahun 2002 ada 13 pelaku korupsi divonis bebas, seperti Joko S Tjandra, Syahril Sabirin (Bank Bali, Rp 904 milyar), Nurdin Khalid (dana SWKP Cengkeh, Rp 115 milyar), Samadikun Hartono (BLBI Bank Modern, Rp 169 milyar), dan Sudjiono Timan (dana BPUI, Rp 3,4 trilyun). Selain itu, juga ada 13 terdakwa yang sudah divonis, tetapi masih berkeliaran bebas.

 

Jaksa Agung menyatakan, pihaknya bekerja cukup efektif pada tahun 2002. Dari total 52 kasus penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), 22 kasus sudah sampai pada tingkat penuntutan. Jumlah kasus yang dihentikan hanya tiga kasus, sementar 13 kasus masih dalam penyelidikan dan sembilan kasus masuk penyidikan. Untuk kasus non-BLBI, dari 54 kasus korupsi, 29 kasus masuk ke penuntutan dan 25 kasus masuk ke penyidikan.

 

Teten mengatakan, pihaknya mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan yang berhubungan dengan pengumpulan dana politik untuk Pemilihan Umum 2004. Hal inilah salah satu faktor yang menyebabkan Pemerintahan Megawati tidak terlalu ngotot memerangi korupsi. Pihak legislatif pun tidak ada upaya mendorong eksekutif untuk bertindak lebih keras karena mereka pun adalah pelaku dari korupsi itu sendiri.

 

DPR yang seharusnya mengontrol pemerintah justru sekarang menjadi pusat korupsi baru. Bahkan, kenyataannya, partai kecil pun tidak mengangkat isu korupsi sebagai isu politik karena yang terjadi adalah multiparty corruption atau korupsi yang merata. Selanjutnya, pemerintahan ini adalah pemerintahan koalisi sehingga harus ada kompromi.

 

Parahnya, otonomi daerah yang pembentukan awalnya ditujukan untuk desentralisasi pembangunan dan desentralisasi pengawasan malah menjadi desentralisasi korupsi. Hal ini sebenarnya bisa dilihat dari sisi lain, yaitu semakin kuatnya pengawasan politik lokal oleh masyarakat yang notabene adalah konstituennya juga.

 

Menurut Lubis, modus politik uang di legislatif dari dulu sudah terdengar, misalnya Golkar dicurigai mendapat suntikan dana dari para pejabat yang merupakan fungsionaris Golkar. Hal itu sulit dibuktikan, tetapi kecurigaan tetap tebal.

 

Walau bersifat sangat lokal, contoh kasus di Maluku Utara cukup mewakili adanya politik uang. Gubernur yang terpilih selalu dikaitkan dengan adanya permainan uang. Ketika masyarakat tidak bisa menerima, maka pemilihan kemudian terpaksa diualang. Pasangan Tahib Armayin dan Madjid Abdullah, yang terpilih sebagai kepala daerah Maluku Utara sekarang ini pun tidak lepas dari persoalan. Tahib hingga saat ini harus menjalani proses penyidikan berkaitan dengan adanya tuduhan korupsi Rp 3 milyar dari dana darurat sipil.

 

KEKACAUAN undang-undang justru semakin memperburuk keadaan. Dikabulkannya judicial review atas PP 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD membuat tidak ada lagi mekanisme kontrol atas anggaran DPRD. Padahal, di sinilah paling banyak dilakukan penyimpangan. PP 110/2000 itu digugat oleh DPRD Sumatera Barat yang khawatir PP itu akan menjadi sarana intervensi eksekutif terhadap legislatif. MA mengabulkan hak uji material itu pada tanggal 9 September 2002. Peraturannya, 90 hari sejak gugatan itu diterima, peraturan itu harus dicabut.

 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Antasari Azhar mengatakan, dengan tidak berlakunya PP tersebut karena oleh Mahkamah Agung dianggap bertentangan dengan UU Otonomi Daerah, memang terjadi kekosongan hukum berkaitan dengan pengontrolan. Pencabutan PP tersebut berarti DPRD leluasa menetapkan anggaran untuk dirinya sendiri hanya dengan menggunakan dasar hukum peraturan daerah. “UU Otonomi Daerah tidak mengatur sampai rinci, seperti PP 110/2000 yang sampai menyebutkan tentang persentase gaji anggota DPR dari gaji bupati/wali kota,” katanya.

 

Beberapa kasus yang cukup menonjol berkaitan dengan upaya anggota DPRD membesar-besarkan anggaran untuk dirinya ini di antaranya terjadi di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Pacitan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.

 

Antasari mengatakan, sering kali pihak kejaksaan mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan hukum. Bahwa untuk memeriksa legislatif memerlukan izin menteri dalam negeri atau gubernur, menurut Antasari, pada kenyataan di lapangan tidak selalu izin itu keluar. “Di Natuna, Riau, tuh contoh paling jelas, Gubernurnya sampai sekarang tidak mau memberi izin,” kata mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau itu.

 

TIDAK seperti Sisyphus yang terikat sepanjang masa, batu besar penyelesaian kasus korupsi di Indonesia tetap digulirkan. Harapannya, pada suatu hari nanti masalah ini dapat diselesaikan. Efek negatifnya, uang yang seharusnya didistribusikan demi kesejahteraan masyarakat dan masuk ke kantung-kantung pribadi pejabat dapat diminimalkan.

 

Pemilihan langsung, menurut Teten, bisa diharapkan sebagai salah satu mekanisme perbaikan. Kepala daerah yang tidak lagi terikat pada partai relatif menjadi lebih bebas dan tidak perlu kompromi kiri kanan. “Masalahnya, pemilihan presiden langsung pun direkayasa partai-partai besar agar presiden berasal dari mereka juga,” kata Teten gemas.

 

Menurut Teten, dari pusat hingga ke daerah, masalah pemberantasan korupsi merupakan masalah politik. Masalah penegakan hukum, berupa lembaga peradilan yang korup, memang masih menjadi cukup menonjol. Namun, untuk membersihkan instrumen hukum, diperlukan political will dari pihak yang berkuasa. “Dalam sistem korupsi yang sistematis, perlu ada pemimpin untuk memutus mata rantai korupsi, tidak bisa dari bawah,” katanya.

 

Lubis berharap bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menjadi setitik harapan. Menurut Lubis, wibawa komisi ini akan lebih kuat karena memiliki kekuasaan yang cukup besar. Komisi ini, misalnya, dapat memblokir rekening di bank, bisa melacak transaksi keuangan dan pajak, serta bisa menghentikan kontrak yang tengah berlangsung, merekam pembicaraan telepon, dan menyortir surat-surat.

 

Untuk kondisi tertentu, jika kepolisian atau kejaksaan dinilai lambat, komisi ini bisa mengambil alih penyidikan kasus. Selain itu, bisa juga mengambil inisiatif penyidikan kalau dianggap sangat menarik perhatian publik.

 

“Yang menarik, tak boleh ada SP3,” kata Lubis mengenai surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Dengan demikian, kasus korupsi yang sudah masuk, lepas dari ada bukti atau tidak ada bukti, harus masuk ke pengadilan. “Nanti pengadilan yang memutuskan,” katanya.

 

Selain itu, Lubis dan Teten menekankan pentingnya pendekatan komprehensif seperti gaji dan kesejahteraan. Hukuman juga, menurut Lubis, harus dibuat seberat mungkin hingga seorang terdakwa dapat saja dikenai vonis penjara seumur hidup ditambah mengembalikan semua yang diambilnya. “Asas perlindungan saksi juga harus diterapkan,” kata Teten.

 

Apakah ini akan jadi Sisyphus juga? Rakyat mengharap betul, batu itu tidak menggelinding ke bawah lagi. (EDNA C PATTISINA)

SUMBER: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0303/09/Fokus/172174.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: