Pemilihan Gubernur Jabar dan Korupsi di DPRD yang Belum Tuntas

 

SUASANA sidang class action terhadap 100 anggota DPRD Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan kucuran dana kadeudeuh Rp 25 milyar di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis 6 Maret, tak semarak lagi. Tidak terdengar yel-yel seperti pada sidang-sidang awal.

 

BAHKAN, ketika Ketua Majelis Hakim Sulaiman AF mengetuk palu menunda sidang pembacaan duplik Rudy Gunawan, kuasa hukum anggota DPRD, sebagian pengunjung buru-buru angkat kaki. “Kami mau ke Gedung Sate,” kata Dadang, warga Cikutra, Bandung, yang giat di lembaga swadaya masyarakat. “Di sana lebih ramai.”

 

Gedung tempat kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang populer disebut Gedung Sate itu hari-hari ini tengah disibukkan dengan penjaringan gubernur daerah itu. Dadang yang mengintip proses pencalonan itu merasa miris karena yang memilih gubernur masih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang doyan uang kadeudeuh.

 

“Kami sangat marah!” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung Haneda Lastoto. “Enak saja bagi-bagi duit di tengah penderitaan rakyat. Ingat, kehidupan rakyat Jabar lagi terpuruk.”

 

Saat ini, menurut Haneda, tak kurang 16 juta orang penduduk Jabar masuk dalam golongan miskin absolut. Itu sebabnya, bersama West Java Corruption Watch (WCJW), Haneda mengajukan gugatan class action ke pengadilan yang kini memasuki proses duplik dari kuasa hukum anggota DPRD.

 

Tuntutan rakyat Jabar hanya satu: kembalikan uang kadeudeuh itu untuk kami manfaatkan. “Kami akan berjuang sampai uang itu kembali,” kata Haneda. “Kalah di tingkat pertama bukan persoalan, karena masih ada kesempatan banding. Begitu seterusnya.”

 

BEBERAPA anggota DPRD mengatakan uang kadeudeuh itu bak buah simalakama. Meski mereka sering dihidangi dengan melon, pepaya, dan semangka saat rapat, anggota DPRD itu seolah- olah tidak merasa dimakan ibu mati tak dimakan ayah mati ketika ditawari dengan buah simalakama. Sikat terus.

 

Eka dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), misalnya, menyebutkan justru kalangan eksekutif yang membuka peluang kepada DPRD untuk mengucurkan dana kadeudeuh itu ketika ada kekosongan kepemimpinan DPRD setelah Ketua Idin Rafiudin meninggal.

 

“Kami seperti diberi racun, yang kemudian disebar ke mana-mana. Kalau mau jujur, Dewan juga bisa mempertanyakan ke mana dana Rp 500 milyar dikucurkan yang semestinya untuk perbaikan jalan selama tiga tahun anggaran,” katanya. “Anda tahu sendiri kan bagaimana kondisi jalan di Jabar?”

 

Kecaman masyarakat dirasakan juga oleh Henda Surwenda Atmadja dari F-PDIP, yang mengaku tak bisa tidur ketika kasus itu mencuat. “Setiap pulang rumah, tetangga pada melirik sinis,” katanya yang siap menjual mobil Vitara-nya dan sebuah kavling untuk mengembalikan uang kadeudeuh itu. “Kasihan keluarga saya, dong.”

 

Daud Gunawan, Achmad Saelan, dan Kusnadi dari Fraksi ABDI (gabungan PAN, Partai Bulang Bintang, dan Partai Keadilan) mengaku telah mengembalikan sebagian dana sebesar Rp 50 juta ke fraksi mereka. “Sampai sekarang duitnya masih utuh di kas fraksi,” kata Rafani Achyar, bendahara fraksi.

 

Tentang saling tuding ini, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Samugyo Ibnu Redjo mengatakan, anggota DPRD telah menjebak dirinya sendiri. Secara yuridis pembagian uang kadeudeuh tidak ada karena dilindungi oleh perda yang dibuat DPRD sendiri. “Karena itu, saya pesimistis bahwa tuntutan legal standing dari LBH dan WJCW bisa dikabulkan hakim,” katanya.

 

Tak lebih 150 kilometer dari ibu kota Jabar, di Sukabumi ditemukan daftar panjang kasus korupsi dan penipuan yang telah dan tengah menunggu sidang di pengadilan. Sebagian isi daftar itu nama-nama pejabat pemerintah dan anggota DPRD. Salah satu adalah wakil ketua DPRD Kota Sukabumi yang juga satu panitia pemilihan kepala daerah Kota Sukabumi, Muhamad Faqih Abdurahman bin Sunarto.

 

Faqih belum diberhentikan dari jabatannya di DPRD, meski ia kini ditahan dan kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi. Berasal dari F-PDIP, terdakwa ini diduga terlibat menipu sejumlah warga Sukabumi. Kasus penipuan ini dibongkar oleh kontraktor Teri Faturahman dan Ny Ema Aisyah.

 

Kedua korban diiming-imingi akan memperoleh Proyek Peningkatan Jalan (Garuda, Sarasa, dan Pembangunan) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi senilai Rp 2 milyar. Kepada Teri, Faqih mengungkapkan DPRD mendapatkan jatah proyek dari Pemkot Sukabumi. Syarat untuk mendapatkan ketiga proyek itu, Teri harus menyerahkan uang Rp 45 juta kepada terdakwa sebagai uang pelicin. Tergiur kepada proyek itu, Teri menyerahkan uang secara bertahap kepada Faqih. Namun, Faqih tak dapat memenuhi janjinya.

 

Dari Ny Ema Aisyah, Faqih berhasil mendapat uang pelicin Rp 15 juta yang katanya akan dipakai untuk mengurus penangguhan penahanan suaminya yang sedang ditahan Kepolisian Resor (Polres) Sukabumi. Faqih menjanjikan suami Ny Ema akan dikeluarkan dari tahanan beberapa hari kemudian karena, katanya, ia sudah bicara kepada Kepala Polres yang meminta uang Rp 7 juta untuk penangguhan penahanan itu.

 

Faqih bukanlah anggota DPRD Sukabumi yang merangkap sebagai pemain sinetron kriminal, melainkan terdakwa sungguhan dalam cerita nyata. Anggota DPRD berbuat kriminal? Mimpi kali ini, ye? (EVY/ZAL)

SUMBER:http://www.kompas.com/kompas-cetak/0303/09/Fokus/172185.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: