Lidah Itu Melumat Dirinya…

 

KALAU mau kaya jadilah politisi! Demikian ungkapan spontan Mochamad Basuki dalam suatu talk show di sebuah televisi swasta di Surabaya tahun 2001 lalu. Ungkapan kali ini bukan sekadar retorika yang biasa dilontarkan politisi, tetapi memang pengalaman pribadinya, terutama selama ia menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya.

 

SETIDAKNYA itu terkuak pada hari Senin (24/2), bersama wakilnya Ali Burhan, mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Surabaya, yang keanggotaannya dicabut Megawati Soekarnoputri pada Desember 2001, itu menjadi tersangka dugaan korupsi senilai Rp 1,2 milyar (hasil audit BPKP senilai Rp 22,5 milyar-Red) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. Keduanya kemudian ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).

 

Bak bencana besar, banyak kalangan terkejut dengan penahanan itu. Bukan hanya Basuki dan Ali yang mengaku tak menduga, anggota legislatif lainnya kaget bukan main. Akibatnya, pihak legislatif yang paling berkepentingan membela atau memberikan klarifikasi, kini diam menunggu perkembangan. Ruangan fraksi atau beberapa komisi sering sepi, terkadang tak tampak satu pun anggota komisi ngantor.

 

Namun, seiring bergulirnya waktu mereka tidak lagi peduli dengan penahanan dua pimpinannya, meskipun uang yang diduga dikorupsi itu dinikmati oleh ke-45 legislator dalam bentuk asuransi keselamatan kerja. Masing-masing senilai Rp 25 juta.

 

Salah satu contoh dinginnya sikap fraksi terlihat dari respons mereka terhadap permintaan tim advokasi agar semua fraksi memberi jaminan bagi penangguhan penahanan dua pimpinan itu. Akan tetapi, hingga surat permintaan penangguhan penahanan dan pengalihan status penahanan dikirimkan ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, hanya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) yang bersedia memberi penjaminan.

 

“Kenapa kami harus memberi penjaminan bagi Basuki. Yang berhak memberi jaminan dan meminta penangguhan itu, ya keluarganya atau pengacaranya,” kilah Ketua F-PDIP Armuji.

 

Malah dalam lembaga legislatif sendiri, kini muncul desakan kuat agar panitia musyawarah (panmus) segera mengagendakan rapat paripurna membahas pergantian posisi ketua DPRD yang kini dijabat Basuki. Desakan kuat muncul dari mantan fraksinya yang telah mengirim surat resmi kepada pimpinan DPRD, sementara tiga fraksi yang lain cenderung menunggu.

 

“Silakan Fraksi PDI-P yang proaktif, tidak etis kalau kami yang meminta,” kata anggota Fraksi Gabungan (F-Gab) Budiharto Tasmo seusai rapat informal fraksinya.

 

Staf pengajar ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Airlangga (Unair), Aribowo, mengatakan, desakan pergantian ketua DPRD pascapenahanan dua pimpinannya itu sebagai hal yang wajar. “Tinggal nanti real politiknya bagaimana. Ini fenomena yang biasa saja,” katanya.

 

Kasus yang menimpa legislatif Surabaya ini terbuka kemungkinan terjadi pula di tempat lain, hanya saja tidak terungkap gamblang. “Dalam kasus ini, antara persoalan politis yang mungkin melatarbelakanginya secara kebetulan bertemu dengan bukti-bukti hukum yang diperlukan,” lanjutnya.

 

Pengamat politik dari Unair, Ramlan Surbakti, yang juga anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), berharap, supaya kasus tersebut tidak kandas di tengah jalan.

 

Kelanjutan kasus penyelewengan anggaran ke pengadilan menjadi penting dilakukan untuk mengubah pandangan atau asumsi yang selama ini telanjur terbentuk di benak anggota-anggota DPRD bahwa tindakan itu seakan bukan korupsi. “Kasus ini mesti dibawa sampai ke pengadilan,” ujarnya.

 

KASUS ini sebenarnya terkait erat dengan perseteruan antara legislatif dan eksekutif Surabaya yang masing-masing diketuai dua kawan lama, Basuki-Bambang Dwi Hartono. Pertengahan Juli 2002, karena tidak bersedia memperbaiki laporan pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Surabaya Sunarto Sumoprawiro (almarhum), Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono dipecat oleh DPRD Surabaya yang diketuai Basuki.

 

Lima tahun sebelumnya, yakni 28 April 1997, Basuki bersama Bambang memimpin ribuan massa PDI pro-Mega (kini PDI-P) menyerbu kampanye PDI Suryadi di Lapangan Bungkul, Surabaya. Peristiwa ini menjadi model daerah-daerah lain untuk mengganggu jalannya kampanye PDI Suryadi yang mengakibatkan PDI menghentikan kampanye di seluruh Jatim. Penyerbuan ini menjadikan Bambang dan Basuki menjadi tokoh di kalangan PDI pro-Mega Surabaya.

 

Di tengah kemelut antara DPRD Surabaya yang diketuai Basuki dan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono ini, aparat penyidik dari Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya bergerak.

 

Tiga bulan penyidikan dilakukan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti, Kepala Satuan Reserse (Satserse) Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya Ajun Komisaris Besar Syafril Nursal membuka hasil kerja timnya yang menemukan sejumlah kemajuan.

 

Penyidik lantas memanggil Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Muhammad Jasin yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Panitia Anggaran Eksekutif. Sepekan kemudian, izin pemeriksaan pimpinan DPRD Surabaya sebagai saksi dari Gubernur Jatim turun.

 

Dengan dasar izin itu, penyidik memeriksa unsur pimpinan DPRD Surabaya mulai dari yang paling tidak terindikasi terlibat hingga yang diduga sangat kuat terlibat.

 

Akhir Oktober 2002, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim mengeluarkan hasil temuannya, ternyata dugaan korupsi di DPRD Surabaya mencapai Rp 22,5 milyar.

 

Namun, alasan kepentingan penyidikan, total dugaan korupsi Rp 22,5 milyar ini tidak dirinci. Temuan ini mencengangkan semua pihak, termasuk penyidik sendiri.

 

Awal November 2002, penyidik menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Ketua DPRD Surabaya Mochamad Basuki, Wakil Ketua DPRD Surabaya Ali Burhan, dan mantan Sekkota Surabaya Muhammad Jasin.

 

“Permohonan dan persetujuan pencairan dana melalui enam kuitansi yang ditandatangani ketiganya yang membuat Basuki, Ali Burhan, dan M Jasin ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Baktiono, anggota F-PDIP DPRD Surabaya usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di DPRD Surabaya, awal November 2002.

 

Enam kuitansi itu diajukan untuk bantuan keselamatan kerja dan tunjangan hari tua legislatif dan eksekutif Rp 1,2 milyar, tiga kuitansi koordinasi pengendalian kinerja Rp 572 juta, kuitansi penunjang kegiatan kemasyarakatan Rp 115 juta, dan kuitansi bantuan operasional proyek Rp 350 juta.

 

Para tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar.

 

Seandainya Polri/Kejaksaan berniat membersihkan koruptor di Republik ini, maka pada seluruh DPRD di Indonesia sangat bisa dilakukan penyelidikan. Sebaliknya, jika hanya mengobok-obok DPRD Kota Surabaya, penegak hukum dikhawatirkan terjebak dalam permainan politis dan menjauhi rambu-rambu yuridis.

 

Tidak sulit bagi Presiden Megawati Soekarnoputri membisiki Kepala Polri dan Kejaksaan Agung, bersihkan legislatif! (ANTON WISNU N/ GESIT ARIYANTO)

SUMBER: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0303/09/Fokus/172201.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: