Ledakan Korupsi dan Rezim Paranormal

 

Bubur ayam restoran Pandansari Hotel Santika terkenal sebagai paling enak sepanjang Jalan Sudirman kota itu. Namun, pertemuan sejumlah pemangku jabatan pemerintah dan anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di situ bukan cuma menghirup kuah panas bubur ayam. Mereka duduk bersama untuk mencari kesepakatan jumlah uang (amplop) sebesar Rp 135 juta yang mereka minta dari pengembang proyek Jogja Expo Center (JEC), PT Adhi Karya.

 

SEPERTI cuaca Yogya yang akhir-akhir ini banyak mendung dan berhawa dingin, peristiwa suap ini mestinya adem ayem saja kalau saja tidak ada di antara peserta yang berkotek. Belakangan dua anggota DPRD, Khairuddin (Fraksi Partai Golkar) dan Agus Subagyo (Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan) mengaku diberi amplop berisikan uang Rp 5 juta per orang. Isu bagi-bagi amplop ini kemudian berkembang di media massa, sampai akhirnya memaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi DIY menurunkan aparatnya untuk menelisik kebenarannya.

 

Tim Kejati DIY yang dipimpin Hendar Soetarno SH tiba pada kesimpulan, telah terjadi “suap gotong-royong” yang diterima oleh hampir separuh dari anggota DPRD Provinsi DIY. Amplop Rp 5 juta yang diberikan ke Khairuddin dengan Agus Subagyo tadi ternyata bersumber dari aliran dana Rp 150 juta dari PT Adhi Karya yang lebih dulu mampir ke rekening Herman Abdurahman, Wakil Ketua Panitia Anggaran dan Keuangan. Herman inilah yang kini menjadi terdakwa tunggal dalam kasus suap kolektif terhadap anggota DPRD Provinsi DIY itu.

 

Terungkap di persidangan Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, pada acara makan bubur ayam itu semua yang hadir duduk berjejer dengan jarak satu sama lain kurang dari satu meter. Muncul permintaan Herman kepada Bambang Susanto, Sekretaris Daerah Pemprov DIY, agar Bambang mencarikan uang Rp 200 juta untuk dibagikan kepada anggota DPRD supaya memuluskan jalan pembahasan pembangunan JEC.

 

Celoteh Nur Achmad Afandi, Wakil Ketua DPRD, sebagai saksi di persidangan, Bambang Susanto menyetujui dan menyatakan, “Beres, kalau ada uang!”

 

Di persidangan, Nur Achmad Afandi juga membeberkan kebiasaan anggota DPRD berbuat aib. Uang jatah yang berasal dari luar DPRD atau dari eksekutif, katanya, biasanya dirembukkan dulu sebelum dibagikan. Hal itu juga berlaku terhadap cek Rp 135 juta yang dibawa Herman Abdurahman.

 

Dengan uang itu, Nur Achmad Afandi lantas menghubungi fraksi-fraksi, karena pemberian uang harus disetujui fraksi-fraksi. Akhirnya uang itu dibagi-bagi sesuai dengan rencana. Belakangan, uang itu ditolak anggota DPRD yang menerima, menyusuli pemberitaan media masa yang mengangkat kasus itu.

 

Kebiasaan anggota DPRD menerima uang dari luar diungkap pula oleh Herman Abdurahman dalam persidangan, yang diperkuat kesaksian Nur Achmad Afandi dan Totok Daryanto. Herman menyebutkan, anggota DPRD menerima uang sebesar Rp 125 juta dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi DIY. Saat itu yang mengurus keluarnya uang dari BPD adalah Totok Daryanto. Setiap anggota menerima Rp 2,5 juta. Di persidangan, Totok mengaku menerima uang yang datang dari BPD itu.

 

KETIKA angin perubahan bertiup dan mengubah drastis model pemerintahan-dari sentralisasi ke desentralisasi melalui resep otonomi daerah-kalangan pengamat menyebut telah terjadi Big Bang at South East Asia, Ledakan Besar di Asia Tenggara. Sungguh tak dinyana, ledakan itu menimbulkan ekses kerusakan tambahan, ledakan besar korupsi di daerah.

 

Otonomi daerah yang terlahir sebagai agen penyejahteraan daerah ternyata bekerja tidak sebagaimana yang diharapkan semula. Menurut Dr Made Iswandi, Direktur Fasilitasi Kebijakan dan Pelaporan Otonomi Daerah, kekurangan itu bukan hanya pada implementasi otonominya saja, namun juga regulasinya mengandung masalah besar. Akibatnya, payung otonomi daerah berupa UU No 22/1999 dirasa perlu untuk diperbaiki.

 

Pengajar pada Badan Pendidikan dan Latihan Depdagri Dr Zudan Arif Fakrulloh SH menemukan bukti-bukti statistik selama penelitiannya tahun 2001 terhadap APBD sejumlah daerah otonom. Bahwa anggota DPRD di daerah telah menggunakan kesempatannya duduk di lembaga legislatif untuk memperkaya dirinya sendiri. Atau tepatnya korupsi.

 

Penelitian itu menemukan banyak DPRD daerah provinsi dan kabupaten atau kota yang memanfaatkan kewenangannya sebagai anggota legislatif untuk memuaikan anggaran belanja daerah. Zudan mendasarkan penelitiannya dari data rancangan APBD berbagai daerah dari delapan provinsi sampel. Data dokumen APBD itu dikonfrontasikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 110/2000 yang mengatur norma keuangan daerah.

 

Made Iswandi yang sehari- hari bergulat dengan data laporan keuangan berbagai daerah itu mengemukakan sebagian besar APBD menggunakan 70-80 persen anggaran keuangan daerah (antara lain didapat dari dana alokasi umum dari pemerintah pusat) hanya untuk membiayai anggaran rutin. Akibatnya, nilai dana APBD yang benar-benar bisa langsung dinikmati rakyat setempat dalam pos “anggaran pembangunan” hanya sebesar 20 persen sampai 30 persen.

 

Memang tidak seluruhnya ulah daerah, karena setelah otonomi, kabupaten dan kota terkena tambahan pegawai dari lembaga tingkat provinsi, Kandep atau Kanwil. “Tapi tidak kurang-kurang contoh bagaimana daerah menanggapi otonomi itu justru dengan cara membuat sebanyak-banyaknya lembaga dalam rangka meraup sebanyak mungkin dana APBD,” kata Iswandi.

 

Akibatnya, ada daerah yang membuat dinas yang tidak punya pekerjaan apa pun di situ. Contohnya, Dinas Kehutanan di lingkungan Pemprov DKI. Tidak jarang kota kecil seperti Bondowoso di Jatim membuat kantor dinas sampai 22 buah. Umumnya kota dan kabupaten di seluruh Indonesia cukup dengan 13-15 dinas.

 

“Jika sebuah dinas dipimpin seorang pejabat eselon 2, lalu pegawainya 15-20 orang, bayangkan berapa anggaran untuk sebuah dinas dengan personel sebanyak itu,” kata Iswandi. “Belum termasuk biaya kantor dan segala sarana kerja lain seperti kendaraan dinas, biaya rutin, dan lain-lain. Di Indonesia saat ini ada 410 kota dan kabupaten, termasuk hasil pemekaran yang belum beroperasi. Sebanyak 352 di antaranya berpemerintahan.”

 

Meskipun kewenangan membentuk lembaga dan mengatur keuangan itu memang hak yang diberikan oleh UU, dengan hasil final yang hanya memberikan sedikit guna bagi masyarakat lokal, patut dipertanyakan manfaat otonomi itu bagi masyarakat.

 

“Tujuan otonomi untuk menyejahterakan masyarakat secara demokratis lantas kabur, bahkan hilang. Dulu, di zaman sentralisasi, penyejahteraan itu dilakukan pemerintah secara tidak demokratis,” kata Zudan. “Dengan kewenangan lokal yang lebih besar dalam era otonomi, harusnya kewenangan itu berujung pada penyejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat. Jika tidak, dan jika APBD hanya memberi manfaat bagi anggota Dewan saja, untuk apa ada otonomi?” Keadaan yang lebih buruk bisa dilihat pada pos anggaran dalam APBD yang ditujukan untuk anggota Dewan.

 

Penelitian Zudan menemukan dengan mengambil contoh kasus APBD DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2000. Penghasilan anggota DPRD Pemprov DKI pada tahun itu mencapai Rp 1,059 milyar per orang per tahun. Jumlah ini berlipat-lipat angkanya dibandingkan dengan jumlah normatif yang diperkenankan PP No 110/2000. Rumus-rumus pada PP itu hanya memperkenankan maksimum setiap anggota Dewan “hanya” berpenghasilan Rp 354,8 juta per tahun, atau Rp 88,3 juta per orang per bulan. Angka yang luar biasa besarnya bagi ukuran ekonomi di Indonesia.

 

“Terjadi pembengkakan belanja DPRD sebesar Rp 650 juta per tahun, hampir 200 persen dari angka normatifnya menurut PP No 110/2000. Dan itu berarti telah mengurangi pos pembiayaan pembangunan yang mestinya bisa dinikmati masyarakat setempat,” tuturnya.

 

Belakangan bulan Oktober 2002, PP No 110/2000 yang bisa disebut sebagai salah satu dari amat sedikit instrumen legal untuk fungsi kontrol terhadap APBD itu, dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). “Aksi judicial review terhadap PP tersebut, yang dilancarkan DPRD Provinsi Sumatera Barat dikabulkan oleh hakim MA,” katanya.

 

MUSIKUS Harry Roesli melihat politikus sekarang lebih sibuk mengurus kepentingan mereka sendiri, sampai-sampai tukang susu pun tidak bisa dagang lagi karena tukang perahnya sudah jadi anggota DPR. Kenapa mereka begitu? “Karena mereka menganggap menjadi anggota DPR itu adalah pekerjaan, sehingga orientasinya cari uang, bukan pengabdian. Padahal itu adalah amanah dari rakyat, harusnya ibadah, pengabdian,” katanya.

 

Para politikus sekarang menjadi begitu, menurut dia, karena rekrutmennya salah. Sistem rekrutmen nanti harus transparan supaya dapat diawasi. Sistem partainya harus diubah lagi.

 

“Yang terjadi sekarang ini bukanlah kegagalan politikus sipil. Yang gagal adalah sistemnya, bukan politikus sipilnya. Masih banyak orang sipil yang bagus, tapi mereka tidak terekrut karena sistemnya salah,” katanya. “Atau, sistem itu memang dibiarkan salah sehingga bisa dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk mengambil keuntungan dari situ.”

 

Maraknya korupsi, menurut cucu novelis Marah Roesli ini, lebih diakibatkan dibukanya sangat banyak kesempatan bagi mereka untuk melakukan itu. “Saya percaya, pada awalnya sih mereka tidak berniat untuk korupsi, tetapi karena sistemnya serba tertutup, mereka di DPR sendiri yang menentukan seperti apa, makanya kesempatan untuk melakukan korupsi itu terbuka luas. Lagi-lagi ini soal sistem yang tidak beres,” katanya.

 

Di kalangan masyarakat saat ini tumbuh sikap apatis melihat maraknya praktik korupsi yang dilakukan para politisi itu, sebab tokoh-tokoh masyarakat sering kali menyampaikan jargon-jargon yang kurang tepat.

 

“Kata mereka, biarkan saja mereka korupsi, toh nanti juga mereka masuk neraka. Kita sih diam sajalah, meskipun miskin yang penting kita bisa masuk surga,” kata Harry. “Jargon seperti itu membuat masyarakat diam saja, padahal semestinya kepada mereka dijelaskan bahwa mereka itu menjadi miskin karena para pejabat dan politisinya korupsi. Korupsi itu bukan cuma urusan si pelaku korupsi dengan Tuhan, tapi urusan si pelaku dengan kita semua.”

 

Jayasuprana, Direktur Perusahaan Jamu Cap Jago, mengatakan, sejak semula korupsi tidak diberantas karena ia abstrak, tidak konkret seperti lembaga. Komunisme bisa diberantas karena lembaganya jelas. “Korupsi tidak,” katanya.

 

Seandainya ada Partai Korupsi Indonesia atau LSM Prokorupsi, maka mudah sekali memberantas korupsi. “Jadi, sejak semula reformasi ini telah salah membidik musuh korupsinya itu. Akibatnya, reformasi gagal mengatasi problem korupsi. Reformasi itu seperti petinju shadow boxing melawan korupsi. Musuhnya tidak kelihatan, reformasi hanya memukuli ayang-ayang…. Ha-ha-ha,” katanya.

 

Pada zaman Orde Baru dulu korupsi itu tersentralisasi, sehingga fokus. Namun pada zaman reformasi ini, korupsi mengalami metastase, membelah diri seperti sel. Terjadilah demokratisasi korupsi hasil pembelahan diri. Jika dulu sedikit orang yang berkesempatan korupsi, sekarang semua orang bisa korupsi. Jiwa korupsi itu telah mengalir dalam darah dan daging anggota lembaga legislatif.

 

“Yang keliru harus diperbaiki. Jangan lagi pemilu nanti kita memilih partai, gambar pohon, atau kerbau, atau bintang, atau apa,” kata ahli kelirumulogi itu. “Kita harus memilih orang. Sehingga wakil rakyat nanti bukan lagi wakil partai, melainkan wakil kita sesungguhnya.”

 

Begitu juga Ki Joko Bodo, paranormal yang belum lama mendeklarasikan Partai Permata Nusantara (Perantara) yang ia pimpin. Pria 40 tahun berambut, berkumis, dan berjenggot panjang dicat coklat bernama asli Agung Yulianto ini mengibaratkan dunia politik itu sebuah pertapaan.

 

Pertapaan adalah arena untuk mencapai kesempurnaan komunikasi dengan Tuhan. Orang biasanya memahami pertapaan itu gua-gua sunyi, sehingga disebut tapa nyepi. Padahal tidak itu saja. Politik pun sebuah pertapaan, namun di tempat keramaian. Ia menyebutnya dengan istilah tapa ngrame. Bertapa di tengah keramaian.

 

“Mampukah para politisi itu menjalani laku bertapa di tengah keramaian. Jika malah tergoda dengan korupsi, ia menjauhkan dirinya dari kesucian,” katanya.

 

Pada tiap masa kepemimpinan presiden, katanya, ada rezim paranormal yang menyertai. Itu terjadi sejak zaman Soekarno, masa Soeharto, sampai kini. Rezim paranormal yang sekarang lebih banyak mementingkan kejayaan Soekarno, ideologi dan keturunannya. Bukan kejayaan rakyat yang sesungguhnya.

 

Maklum rezim saat ini penyambung lidah Bung Karno. Yang jaya, ya keluarga Soekarno saja. Akibatnya, tidak heran jika reformasi gagal, hanya menghasilkan politisi bermental korup.(TOP/OKI/ODY)

SUMBER:http://www.kompas.com/kompas-cetak/0303/09/Fokus/172177.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: