Ketika Cina Perangi Korupsi

 

“KARENA hukuman terhadap pekerjaan buruk tidak dieksekusi dengan cepat, itulah sebabnya hati anak manusia terbentuk untuk terus melakukan kejahatan,” demikian kata Raja Salomon. Kalimat itu tertera diKitab Eklesia 8:11.

 

MUNGKIN karena itulah maka banyak pelaku korupsi yang dieksekusi dengan tujuan, agar orang lain bisa menjadikannya sebagai gambaran, bahwa korupsi akan menghadapi konsekuensi berat.

 

Lebih penting lagi, eksekusi yang cepat dan tegas adalah salah satu kiat memberantas korupsi yang mewabah seperti yang terjadi di Cina. Perkembangan ekonomi, ternyata juga menimbulkan ekses lain di Cina, yakni wabah korupsi.

 

Booming perekonomian juga diiringi dengan booming korupsi di negara yang terkenal dengan istilah kongsi, atau persekongkolan itu.

 

Karena itu di Cina, Presiden Jiang Zemin melancarkan sebuah perang melawan korupsi pada tahun 1995. Korupsi dinilai semakin mewabah dan dinilai semakin merusak sendi- sendi kehidupan bernegara. Itulah latar belakang perang tersebut. Hidup matinya Partai Komunis, dinilai sangat tergantung pada penanganan korupsi.

 

Tampaknya Jiang Zemin tidak main-main dengan janjinya.

 

Pada Maret tahun 2000 misalnya, kantor berita Cina, Xinhua, memberitakan seorang pejabat senior pemerintahan telah dikenai hukuman mati karena alasan korupsi.

 

Dia adalah mantan Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi, Hu Changqing. Dia dituduh menerima suap lebih dari 660.000 dollar AS (kurang lebih setara Rp 6,6 milyar saat itu pada kurs sekitar Rp 10.000 per dollar AS). Dia diyakini sebagai salah satu pejabat Pemerintah Cina tertinggi yang pernah dieksekusi mati atas tuduhan korupsi.

 

Dia diadili di Nanchang Intermediate People’s Court. Di pengadilan, dibeberkan bahwa Hu Changqing telah menerima sejumlah mobil, beberapa jam bertatahkan emas, dan permata senilai 100.000 dollar AS.

 

Di pengadilan itu diuraikan juga, sebagai salah seorang pejabat level tinggi, dia telah memeras uang dalam jumlah besar. Hu hanya mendengarkan pasif ketika pembacaan hukuman sedang berlangsung di hadapan sidang, yang dihadiri sekitar 1.000 orang.

 

Dia dituduh pula, telah menerima pembayaran dan hadiah antara tahun 1995 dan 1999 ketika dia menjabat sebagai pejabat senior di Dewan Negara (State Council).

 

Ulah buruknya itu juga berlanjut ketika dia menjabat sebagai anggota kabinet di Pemerintahan Cina. Praktik korupsi itu, lagi-lagi, masih dia lanjutkan ketika menjabat sebagai Wakil Gubernur di Provinsi Jianxi, tahun 1998.

 

Tuduhan kriminal korupsi kepadanya dimulai ketika dia menjabat sebagai wakil pejabat di sebuah instansi yang menangani urusan keagamaan.

 

Dia juga dituduh menyuap pejabat atasannya untuk melanggengkan karier. Hu memiliki hak banding atas putusan berupa hukuman mati yang diarahkan kepadanya. Xinhua menyebutkan, kasus Hu adalah bagian dari perang melawan korupsi yang dicanangkan Jiang Zemin.

 

Hu Changqing, yang berasal dari selatan Provinsi Jiangxi, dieksekusi, 24 jam setelah permohonan banding yang dia ajukan ditolak di Beijing. Eksekusinya berlangsung 8 Maret 2000, setelah penolakan pengadilan tinggi Beijing.

 

Eksekusi itu bersamaan dengan pertemuan parlemen tahunan, yang berlangsung di setiap bulan Maret. Pertemuan parlemen itu juga merupakan ajang bagi para pemimpin Partai Komunis Cina untuk memproklamirkan peningkatan perang terhadap korupsi.

 

Dalam tuduhan terakhir, dia dituduh menerima suap senilai 660.000 dollar AS dan menerima kekayaan senilai kurang lebih 200.000 dollar AS.

 

Sebagai imbalannya atas suap yang dia terima itu, Hu Changqing mengeluarkan lisensi bisnis dan membiarkan beberapa warga Cina hijrah ke Hongkong.

 

Pemberitaan media di Hongkong mengatakan Hu memberikan pernyataan bahwa dia mencetak uang banyak sebagai hasil penjualan kaligrafi, buah tangannya sendiri.

 

Hukuman pada Hu Changqing, berkali-kali ditekankan Jiang Zemin agar dilihat sebagai peringatan, bahwa pemerintah serius tentang perang terhadap korupsi. Dia juga terus menekankan lagi, perang terhadap korupsi ibaratnya sama dengan hidup atau matinya Partai Komunis.

 

Data Pemerintahan Cina menyebutkan, besaran korupsi di Cina setidaknya mencapai 16 milyar dollar AS pada tahun 1999. Bersamaan dengan implementasi perang atas korupsi itu, mantan Wali Kota Beijing, Chen Xitong juga ditangkap pada tahun 1998, dua tahun setelah pencanangan perang terhadap korupsi.

 

Chen Xitong merupakan salah satu pelaku di balik skandal korupsi yang melanda Beijing pada tahun 1998, yang melibatkan dana sebesar 2,2 milyar dollar AS. Dia dipenjara selama 16 tahun di bulan Juli 1998 dengan tuduhan mengorupsi sejumlah uang.

 

Para analis menilai, hukuman terhadap Hu Changqing jauh lebih keras ketimbang 16 tahun hukuman penjara yang diberikan kepada Chen Xitong. Chen Xitong adalah anggota politbiro, yang ditemukan bersalah karena melakukan korupsi sebesar 4 juta dollar AS.

 

PADA awal Maret 2000 itu seorang wakil kepala parlemen diberhentikan karena dicurigai menerima suap. Otoritas Cina saat itu memang sedang menginvestigasi kasus penyelundupan bernilai 10 milyar dollar AS, yang melibatkan para petinggi Cina. Penyelundupan itu berlangsung di Provinsi Fujian.

 

Pejabat Cina itu telah dicampakkan dari Partai Komunis, setelah dituduh melakukan korupsi. Dia adalah Cheng Kejie, yang merupakan Wakil Kepala Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress/ NPC).

 

NPC adalah parlemen Cina. Cheng Kejie adalah salah seorang pejabat tinggi yang tertangkap, juga dalam rangka perang pemerintah melawan korupsi.

 

Tidak ada rincian dari pemerintah soal kasus Cheng Kejie. Akan tetapi, media di Hongkong mengatakan Cheng dituduh menerima suap 4,8 milyar dollar AS.

 

Penjungkalan Cheng diumumkan oleh Komisi Sentral Partai Komunis Divisi Inspeksi Kedisiplinan. Lembaga itu mirip sebuah badan penuntut tertingi di Cina.

 

Kasusnya itu diyakini berkaitan dengan skandal korupsi yang melanda Provinsi Guangxi. Kasus itu juga turut menyeret dua orang mantan wakil di Pemerintahan Provinsi Guangxi, yakni Xu Bingsong dan Liu Zhibing.

 

Cheng menjabat sebagai kepala daerah dan wakil sekretaris partai sejak 1970 hingga 1997. Dia kemudian diangkat sebagai Wakil Ketua NPC di tahun 1998.

 

Saat itu, dia merupakan wakiln Li Peng, yang saat itu menjabat sebagai Ketua NPC. Li Peng adalah orang terkuat nomor dua di Cina saat itu.

 

Mantan wakil ketua di Pemerintahan Provinsi Guangxi, Xu Bingsong ditangkap pada bulan Juni tahun 1998 dan dihukum penjara seumur hidup, atas keterlibatannya pada skandal korupsi yang membuatnya menerima dana sebesar 66.000 dollar AS.

 

Liu Zhibing, wakil ketua di Pemerintahan Provinsi Guangxi yang lain, telah pula dituduh memberikan perlindungan pada anak-anaknya, keluarga dan rekan-rekan lainnya. Mereka (keluarga Liu Zhibing) itu semua dituduh terlibat penyelundupan, penggelapan pajak, pengedaran narkoba. Demikian informasi yang diberitakan harian Hongkong Ming Pao.

 

Dari sekian banyak yang dikenai hukuman itu tahun 2002, Cheng Kezie dinilai sebagai pejabat tertinggi di Cina yang dieksekusi sejak tahun 1949.

 

RRC juga melakukan kampanye terhadap kejahatan. Korupsi hanyalah bagian dari kejahatan yang dimaksud itu. Kampanye itu dijuluki Strike Hard, yang dicanangkan tahun 1996.

 

Kampanye nasional terhadap kejahatan itu telah berhasil mengeksekusi 1.781 orang sejak pencanangan kampanye itu. Demikian pernyataan Amnesty International pada 6 Juli 2001.

 

Perang itu memang dimaksudkan untuk menjegal para pembunuh, perampok, dan pejabat koruptor. Para pengedar ganja juga merupakan sasaran yang diincar dalam kampanye itu, dan pada umumnya diputus hukuman mati.

 

Di tahun 1999 saja, Cina adalah negara tersibuk di dunia yang memancung para penjahat negara. Pada tahun itu, sekitar 1.263 penjahat diputus hukuman mati. Jumlah itu melebihi kombinasi dari putusan hukuman mati yang dikumpulkan pada tahun 1999, di seluruh dunia kecuali Cina. Para diplomat mengatakan, total eksekusi pada tahun 2001 mencapai 4.367 orang.

 

Keseriusan Cina itu telah membuat pemberitaan soal pembabatan terhadap kejahatan, menjadi salah satu berita yang sangat mencuat di dunia pada awal Abad Milenium. Beritanya sangat mendunia.

 

Cina bukan yang terburuk dalam kasus korupsi. Dalam hal, peringkat negara terkorup, Indonesia masih mengungguli Cina. Demikian pula dalam hal negara yang tergolong penyuap terbesar, Indonesia mengalahkan Cina (lihat tabel). Indonesia tidak masuk tabel, karena skornya sebagai penyuap tertinggi.

 

Namun, Cina tergolong serius, bahkan mengabaikan kecaman pengamat hak asasi manusia, soal pemberantasan kejahatan di negaranya yang dinilai kebablasan. Cina tidak peduli. (MON)

SUMBER: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0303/09/Fokus/172188.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: