Pembuktian Terbalik Saja, Kok Repot-repot…

 

KORUPSI memang memuakkan. Akan tetapi, pejabat negara yang tidak bermobil mewah, tidak menyumbang dengan angka nominal besar untuk kegiatan sosial, dan tinggal di rumah sederhana sesuai dengan besaran gaji pegawai negeri, malah dipandang aneh oleh para tetangga. Padahal, korupsi adalah masalah semua orang di negeri ini.

 

KESEPAKATAN bersama seluruh unsur masyarakat menjadi syarat mutlak pemberantasan korupsi di Indonesia. Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Emmy Hafild menegaskan, integritas nasional berarti adanya nilai-nilai dalam masyarakat yang menggerakkan berbagai unsur untuk menetapkan langkah-langkah antikorupsi.

 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harmonisasi langkah itu perlu ditetapkan antara lain oleh lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, kalangan bisnis, masyarakat sipil termasuk kalangan agamawan, media khalayak, dan lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan.

 

Pemberdayaan dibutuhkan oleh tiap-tiap unsur bangsa itu. Masyarakat sipil, misalnya, membutuhkan kebebasan memperoleh informasi agar mampu menjalankan perannya. Korupsi menjadi perkara yang sulit diungkapkan karena terbatasnya akses informasi untuk masyarakat.

 

Informasi kegiatan dan proses penyelenggaraan negara yang merupakan hak rakyat dipandang sebagai milik negara. Akses terhadap informasi seperti itu bergantung pada itikad pejabat yang bersangkutan. Akibatnya, mekanisme pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara tersumbat.

 

“Rancangan undang-undang kebebasan informasi telah diajukan badan legislatif DPR, tetapi mentah kembali karena ditentang terus oleh pemerintah terutama Badan Intelijen Negara,” ujar Emmy menyesalkan.

 

Sistem hukum di negeri ini juga tidak mendukung pengawasan antikorupsi oleh masyarakat. Akuntabilitas penyelenggaraan negara tidak dirancang dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai.

 

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki memandang korupsi di masa lalu merupakan dampak ketidakseimbangan relasi antara pemerintah dan swasta yang berhadapan dengan masyarakat. Kini kekuatan dominan tidak terjadi, lalu korupsi justru merata pada semua kalangan.

 

Menyikapi ini, pemberdayaan masyarakat seharusnya diperkuat. Akuntabilitas tidak patut lagi dipandang sebagai pertanggungjawaban antara satu lembaga pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya, melainkan pertanggungjawaban terhadap masyarakat.

 

Akan tetapi, akuntabilitas publik di negeri ini tidak dapat digugat oleh masyarakat. Hal ini antara lain terlihat ketika legal standing atau class action untuk perkara korupsi, tidak diakomodasi dalam perundangan.

 

“Padahal di Thailand, rakyat bisa me-recall pejabat atau anggota dewan perwakilan hanya dengan mengumpulkan sekian puluh ribu tanda tangan. Sementara di Indonesia, melalui legal standing atau class action pun kasus korupsi tidak dapat diperkarakan oleh masyarakat,” ujar Teten.

 

Dalam pendanaan parpol, misalnya, tidak diatur upaya untuk memastikan agar partai menjadi kendaraan rakyat, bukan kendaraan para pemilik modal. “Bagaimana parpol akan bertanggung jawab kepada pemilihnya jika sistem perekrutan calon legislatif saja lebih didasarkan pada berapa banyak setoran,” kata Teten menambahkan.

 

Sistem hukum di Indonesia juga tidak menggunakan prinsip pembuktian terbalik yang lazim digunakan di berbagai negara untuk perkara korupsi. Permasalahan perangkat hukum ini masih diperparah lagi dengan ketiadaan sistem perlindungan saksi yang memadai.

 

“Sebenarnya perundangan mengenai pembuktian terbalik untuk korupsi, perlindungan saksi, dan kebebasan memperoleh informasi sudah dimandatkan oleh MPR,” kata Emmy. “MPR sebagai institusi tertinggi negara bisa memandatkan itu, tetapi proses di DPR menjadi sulit.”

 

Kinerja dan komitmen lembaga legislatif dalam penanganan korupsi masih terlihat buram. Proses pembuatan undang-undang pada lembaga ini diyakini tidak cukup transparan dan sering berbau kolusi. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh proses kerja DPR yang tidak seluruhnya terbuka untuk publik.

 

Emmy menyebutkan, pada tingkat panitia khusus akses masyarakat masih dibuka. Namun, kegiatan panitia kerja mulai sulit terdeteksi. Lebih parah lagi, kegiatan pada forum lobi. Kegiatan panitia kerja dan lobi ini juga dapat dilakukan di hotel misalnya, tanpa rekaman proses yang dapat diakses publik.

 

“Karena pemerintahan dibentuk sebagai koalisi kekuatan-kekuatan politik, DPR dan pemerintah masih terkesan saling melindungi dan tawar menawar demi kepentingan-kepentingan politik tertentu,” katanya.

 

Tawar-menawar politik yang terjadi jelas tidak dilandasi kemauan kuat untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, regulasi yang dihasilkan juga memandulkan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan negara, termasuk penanganan korupsi. Keberdayaan masyarakat masih dilemahkan lagi oleh nilai-nilai materialistik dan permisif terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme yang terus berkembang di masyarakat.

 

Terlalu banyak perkara sehari-hari yang membuat korupsi membudaya. Aturan lalu lintas dianggap merepotkan. Pengurusan surat izin mengemudi dianggap menyulitkan. Akibatnya, bentuk-bentuk korupsi sehari-hari dipandang sebagai hal yang wajar.

 

“Kita bikin SIM “nembak” itu kan karena banyak calo SIM di kantor polisi, lagi pula prosedur aslinya terlalu bikin repot,” kata Gunawan (22), mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Palembang.

 

MENYELAMATKAN Indonesia dari keruntuhan akibat korupsi membutuhkan penguatan seluruh pilar kehidupan bangsa dan negara. Kesepakatan antikorupsi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua organisasi khalayak berbasis umat Islam terbesar di Indonesia, diharapkan menjadi bagian dari penguatan masyarakat sipil melalui kalangan agamawan.

 

Kalangan bisnis yang bergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga mencanangkan kampanye nasional antisuap, 1 Oktober lalu. Namun, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengingatkan tidak mudah bagi pengusaha yang berkomitmen antikorupsi untuk bersaing dengan pengusaha yang menghalalkan suap.

 

Kemauan politik para pemimpin untuk mencontohkan sikap antikorupsi, menurut Sofjan, akan memotivasi kalangan bisnis menumbuhkan nilai-nilai tersebut. “Rakyat ingin bukti bahwa hukum itu dijalankan, tokoh politik yang sudah diputuskan di pengadilan pun enggak bisa dihukum di republik ini. Pengusaha-pengusaha yang bandit itu kalau mesti masuk penjara, ya masuk penjara, jangan kalau sudah lari baru dicari-cari,” katanya bernada kesal.

 

Sekali lagi, komitmen institusi-institusi penegak hukum dipertanyakan. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Pengawasan Marianna Sutadi menegaskan, pengawasan terhadap kinerja peradilan, termasuk perilaku hakim di dalamnya, memang sangat penting.

 

MA ditetapkan sebagai pengawas tertinggi pada lingkungan peradilan. Namun, hingga saat ini peranan pengawasan tersebut belum dapat berjalan secara optimal. “MA memang ditetapkan sebagai pengawas tertinggi, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa hingga sekarang hukum positif kita di bawah pengawasan pemerintah, yakni Menteri Kehakiman dan HAM, baru Agustus 2004 diharapkan sudah seluruhnya diserahkan pada MA,” kata Marianna.

 

Akibatnya, penyikapan MA atas laporan masyarakat mengenai hakim “bermasalah”, misalnya, mesti diajukan kepada pemerintah. “Keputusan itu datang dari pemerintah. Ini sebetulnya membuat jarak lebih panjang,” katanya menambahkan.

 

Meski begitu, badan peradilan yang lebih terbuka dalam pertanggungjawaban publik, menurut Marianna, terus diupayakan MA. Upaya ini antara lain dilakukan MA dengan mengizinkan pencantuman pendapat yang berbeda pada putusan perkara-perkara pengadilan niaga. Melalui pencantuman itu, masyarakat dapat mengidentifikasi hakim yang memberikan pandangan berbeda.

 

Aturan yang belum lengkap sehingga mengganggu efisiensi dan efektivitas penerapan hukum juga tidak bisa diabaikan oleh MA. “Misalnya, UU mengatur class action, tetapi bagaimana prosedur class action itu tidak ada perundangan yang mengatur. MA berupaya mengatur tatacara prosedur ini,” jelas Marianna.

 

MA hanya satu sisi dari bangunan penegakan hukum di Indonesia. Institusi kejaksaan dan kepolisian juga memegang peranan kunci. Tak kalah panjang jalan yang harus ditempuh untuk membangun kepercayaan masyarakat pada kinerja institusi-institusi penegakan hukum ini.

 

Mekanisme pengawasan dan penertiban pada jajaran institusi pemerintah juga sangat bermasalah karena aturan seakan-akan hanya sebatas konsep, tanpa perangkat dan komitmen implementasi.

 

“Kami berbicara dengan inspektur jenderal pada sejumlah departemen. Mereka tidak bisa memberikan sanksi meskipun terjadi pelanggaran. Sanksi harus diberikan oleh pejabat yang bersangkutan, misalnya direktur jenderal,” kata Emmy mengungkapkan temuan Transparency International Indonesia. “Namun, pejabat yang bersangkutan sering terlibat sehingga juga tidak bisa memberi sanksi. Akhirnya, irjen ini menjadi kelompok pejabat negara yang frustrasi karena tidak bisa melakukan apa-apa.”

 

Regulasi, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat untuk memberantas korupsi tidak dapat berjalan terpisah. Regulasi adalah cerminan dari kemauan politik pemerintah dan lembaga legislatif di negeri ini.

 

Akan tetapi, hukum tidak dapat ditegakkan tanpa dilandasi kesadaran masyarakat. Masyarakat adalah pemegang kedaulatan yang seharusnya berkemampuan mendesakkan penegakan hukum.

 

Ironisnya, tidak ada lagi lingkungan sosial yang steril dari korupsi di negeri ini. Korupsi menjadi urusan setiap orang. Akhirnya, semua berpulang pada diri kita masing-masing. Adakah “jejak” korupsi di rumah kita? (NUR HIDAYATI)

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/25/Fokus/644554.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: