Merampas Hak Rakyat, Merusak Ekonomi

 

KORUPSI menjadi persoalan besar dan terus dipersoalkan sejak korupsi itu ada. Soalnya korupsi bukan saja merampas hak-hak publik, tetapi juga merusak sistem perekonomian serta sendi-sendi politik. Mengapa? Ambil saja contoh, dana jaring pengaman sosial (JPS) yang pernah dikabarkan lenyap sekitar Rp 10 triliun. Andaikan itu benar-benar terjadi, betapa publik telah kehilangan haknya atas dana-dana sebanyak itu.

 

BUKAN itu saja, dana JPS itu seyogianya diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mampu. Dana itu pada dasarnya bertujuan untuk membuat rakyat miskin tertolong untuk membeli makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Dengan hilangnya dana itu, jelas kesempatan bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan, mengonsumsi makanan bergizi, dan mendapatkan perawatan kesehatan akan sirna pula.

 

Padahal, pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi sebuah negara. Makanan bergizi bertujuan membuat generasi penerus hidup sehat dan bisa menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Bantuan perawatan kesehatan juga bisa membuat warga miskin menjadi hidup lebih sehat dan selanjutnya memiliki produktivitas dalam berusaha.

 

Namun, karena mereka tidak berhasil mendapatkan haknya itu, salah satu kerugian pada perekonomian telah terjadi, yakni hilangnya sebuah potensi produktivitas, hilangnya kesempatan bagi generasi penerus yang sehat untuk memberi kontribusi pada perekonomian. Dan, yang terburuk, hal itu bisa menghasilkan sebuah generasi yang hilang.

 

Semua itu adalah contoh nyata bahwa korupsi telah merampas hak-hak publik dan juga merampas potensi bangsa untuk meraih produktivitas. Itu adalah sekelumit contoh betapa korupsi benar-benar merusak banyak hal.

 

AKADEMISI, pemerhati negara juga memberikan penilaian soal dampak korupsi pada negara. Di Indonesia, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Kwik Kian Gie juga memberikan ulasan yang ditulis pada sebuah buku kecil berjudul “Pemberantasan Korupsi untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan keadilan”.

 

Menurut Kwik Kian Gie, kerusakan oleh korupsi sudah tidak lagi terbatas pada perekonomian. Kerusakan oleh korupsi sudah menjelma menjadi kerusakan pemikiran, perasaan, moral, mental, dan akhlak yang selanjutnya membuahkan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak masuk akal.

 

Akibatnya adalah muncul kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat yang memunculkan ketidakadilan dan kesenjangan yang besar antara si kaya dengan si miskin. Ada contoh nyata soal itu. Manfaat kekayaan alam Indonesia yang seharusnya bisa dimanfaatkan rakyat Indonesia pada umumnya hanya dinikmati segelintir orang karena korupsi.

 

“Negara ini dikaruniai kekayaan sumber daya hutan dan menjadikannya sebagai negara produsen kayu terbesar di dunia. Namun, Indonesia kini dihadapkan pada hutan yang gundul karena dana reboisasi (DR) yang praktis hanya Rp 10 triliun dikorup,” demikian Kwik. Hilanglah sebuah hutan yang lestari akibat korupsi DR.

 

Ditambahkan, walaupun telah gundul, ironisnya masih saja terjadi penebangan liar yang diselundupkan ke luar negeri dengan nilai sekitar 2 miliar dollar AS. “Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab dan manfaatnya yang terbesar jatuh kepada kontraktor asing dan kroni Indonesia. Rakyat pemilik kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memperoleh manfaat yang sangat minimal,” ujar Kwik.

 

Contoh lain adalah ikan-ikan di perairan Indonesia dicuri oleh kapal-kapal asing. Nilainya diperkirakan antara 3 sampai 4 miliar dollar AS. Pasir Indonesia juga dicuri, dengan nilai yang hilang minimal sekitar 3 miliar dollar AS.

 

Kwik juga memberikan contoh korupsi yang tidak saja terjadi di sektor pemerintahan. “Bank-bank kita digerogoti oleh para pemiliknya sendiri. Uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank-bank dalam negeri dipakai sendiri oleh para pemilik bank untuk mendanai pembentukan konglomerat lewat pola mark-up (menggelembungkan nilai proyek).

 

Secara angka-angka, kata Kwik Kian Gie, korupsi di Indonesia memang cukup dahsyat dampaknya. Dampak korupsi terhadap anggaran negara sangat bisa dilihat dengan jelas.

 

Di satu sisi Indonesia memiliki tumpukan utang besar. Utang dalam negeri pemerintahan saja mencapai Rp 700 triliun. Utang luar negeri mencapai 76 miliar dollar AS. Namun, di sisi lain, sumber daya alam yang seharusnya bisa membuat Indonesia terhindar dari utang tidak dimanfaatkan.

 

Sebelumnya sudah disebutkan nilai ikan yang dicuri sebesar 3,5 miliar dollar AS. Nilai pasir yang dicuri sekitar 3,5 miliar dollar AS. Hutan yang sudah menggundul masih saja ditebang secara liar dan hasilnya dijual senilai 2,5 miliar dollar AS dan tidak masuk ke kas negara. Jumlah kekayaan alam jenis itu saja mencapai 9,5 miliar dollar AS.

 

Meski sudah punya tumpukan utang, Indonesia masih harus mengais utang sebesar 3 miliar dollar AS per tahun, antara lain untuk menutupi arus uang yang harus mengalir untuk membayar bunga dan cicilan utang luar negeri.

 

Kwik memberikan kalkulasi bahwa ada setidaknya dana yang bisa digalang dari berbagai sektor-jika tidak ada korupsi-sebesar 37,5 miliar dollar AS. Dana sebesar itu antara lain didapat dari potensi perpajakan 24 miliar dollar AS (yang tidak terealisasikan sebagian akibat manipulasi), dari obligasi perbankan yang seharusnya bisa ditarik pemerintah sebesar 4 miliar dollar AS dan dari kekayaan alam yang dicuri sebesar 9,5 miliar dollar AS.

 

Dana sebesar 37,5 miliar dollar AS bisa menolong pembayaran sebagian utang luar negeri pemerintah sebesar 76 miliar dollar AS. Utang luar negeri itu semakin bisa diatasi dengan menyelamatkan uang negara dari kebocoran anggaran rutin dan anggaran pembangunan sebesar Rp 74 triliun.

 

Dari situ saja, ada uang negara yang bisa sekitar 44,4 miliar dollar AS. Namun, itu masih belum diselamatkan akibat korupsi. Dari angka-angka itu sangat jelas bahwa korupsi memang sudah menguras keuangan negara. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat umum lenyap dan masuk ke kantong-kantong segelintir orang.

 

Dana negara yang seharusnya bisa menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi telah bocor dari dari salurannya. Dan, kekayaan negara yang cukup besar itu tidak kunjung bisa menyelamatkan perekonomian dari resesi panjang.

 

“Itu juga telah merusak daya pikir kita, yang berdampak kerugian material yang luar biasa dahsyatnya,” kata Kwik.

 

Ada lagi contoh lain, yakni nilai keseluruhan anggaran pembangunan untuk tahun anggaran 2003 sebesar Rp 65 triliun. Akan tetapi, pada tahun yang sama ada pengeluaran untuk subsidi kepada bank-bank sebesar Rp 91 triliun. Semua subsidi dari bahan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat harus dipangkas, tetapi subsidi besar-besaran untuk bank-bank yang tidak pernah akan sehat dibela.

 

“Katakanlah jumlah uang sebesar minimal Rp 90 triliun per tahun untuk menolong bank tidak apa-apa. Tetapi ada yang harus berkelahi untuk program-program kemanusiaan yang nilainya hanya puluhan sampai ratusan miliar rupiah. Bukankah ini manifestasi dari pikiran-pikiran yang sudah tidak waras lagi, yang sudah tumpul sama sekali terhadap sense of priority?

 

Dana yang seharusnya menjadi peruntukan rakyat telah dialirkan ke perbankan yang dihancurkan oleh pemiliknya. Itu adalah contoh lain betapa korupsi merusak prioritas program-program pemerintah. Selanjutnya hal itu merusak potensi dan kemampuan untuk menolong kehidupan puluhan juta rakyat di Indonesia.

 

SEMENTARA itu, Susan Rose-Ackerman dari Sekolah Hukum Universitas Yale, AS, juga pernah menuliskan biaya-biaya akibat korupsi pada papernya berjudul Grand Corruption and the Ethics of Global Business. Dia menuliskan bahwa korupsi dapat memengaruhi fungsi negara dan menurunkan efisiensi produksi. Pertarungan untuk meraih proyek-proyek publik juga memberikan dampak yang merusak pada perekonomian satu negara dan juga sistem politik.

 

Dia memberikan contoh soal korupsi dalam konteks proyek negara. Dalam hal itu ada transaksi yang menyangkut dua pihak, yakni pihak pejabat yang menangani proyek dan pihak pemberi suap. Ackerman memang memfokuskan contoh-contoh kerugian akibat korupsi dalam hal alokasi kontrak-kontrak atas proyek negara, konsesi bisnis, dan swastanisasi badan usaha milik negara.

 

Korupsi, kata Ackerman, menghasilkan inefisiensi yang menggerogoti daya saing negara. Korupsi pada alokasi proyek-proyek negara akan cenderung membatasi jumlah yang mengikuti tender. Dengan korupsi, pejabat pemerintahan akan cenderung menguntungkan mereka yang memiliki koneksi dengan orang dalam pemerintahan.

 

Korupsi juga membuat minimnya penyebaran informasi soal proyek kepada peserta tender. Korupsi telah menyebabkan munculnya biaya tambahan atas proyek. Menurut Ackerman, jika pejabat-pejabat puncak, termasuk kepala pemerintahan negara, lebih memikirkan penumpukan kekayaan pribadi, mereka kemungkinan cenderung memberikan proyek kepada pelaku bisnis yang tidak efisien, tetapi memberikan keuntungan finansial kepada individu pejabat.

 

Keputusan investor (si pelaksana proyek pemerintah) mungkin akan terpengaruh oleh fakta bahwa mereka sedang berhubungan dengan pemimpin politik yang korup. Artinya, investor harus menyisihkan sebagian dana proyek terhadap pejabat.

 

Ackerman juga menuliskan sebuah studi empiris yang memperlihatkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi di satu negara berkorelasi kuat dengan tingginya persentase dana untuk investasi publik terhadap produksi domestik bruto (PDB).

 

Studi empiris itu juga memperlihatkan semakin tinggi tingkat korupsi, semakin rendah persentase investasi total (terutama investasi swasta) terhadap PDB. Korupsi juga membuat persentase arus masuk investasi asing terhadap PDB semakin rendah. Penyebabnya adalah korupsi tidak merangsang peran serta investor swasta dan investor asing yang profesional untuk berkiprah di satu negara.

 

Ackerman juga mengutip artikel yang ditulis V Tanzi dan H Davoodi pada tahun 1997 berjudul Corruption, Public Investment, and Growth. Itu adalah artikel berupa Kertas Kerja IMF (IMF Working Paper) Tahun 1997. Di artikel itu dituliskan bahwa semakin korup sebuah negara, semakin rendah alokasi dana yang dialokasikan untuk biaya operasional dan perawatan prasaran negara sehingga selanjutnya membuat kualitas prasarana menjadi lebih rendah pula.

 

Lagi, Ackerman juga mengutip paper yang ditulis oleh R Faruqee dan I Husain tahun 1994. Paper itu antara lain berjudul Adjustment in Seven African Countries dan satu lagi Adjustment in Africa: Lessons from Country Studies. Paper itu menjadi bagian dari paper untuk World Bank Regional and Sectional Studies.

 

Inti dari paper itu adalah pejabat korup akan cenderung atau akan lebih sering mendukung proyek-proyek “gajah putih”. Proyek gajah putih yang dimaksudkan adalah julukan bagi proyek yang sangat rendah nilainya atau dukungannya untuk mendorong pembangunan ekonomi.

 

Tidak sedikit ulasan soal dampak korupsi dan daya rusaknya yang dahsyat terhadap perekonomian. Lalu, masihkah Indonesia belum juga cukup memiliki waktu untuk menyadari semua itu? (Simon Saragih)

SUMBER http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/25/Fokus/645761.htm 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: