Memerangi Korupsi: Hanya Satu Kata: Lawan!

 

BENAR-benar ironis dan tragis. Di era reformasi yang amanahnya membersihkan negeri ini dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), praktik-praktik itu bukannya berkurang tetapi makin merajalela. Padahal era ini lahir sebagai protes terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap sarat dengan perbuatan KKN. Malah otonomi daerah yang juga lahir sebagai koreksi terhadap sentralistisnya Orde Baru justru ikut menyebarluaskan praktik haram itu ke semua lini pemerintahan. Akibatnya, di negeri ini nyaris tidak ada ruang yang bersih dari KKN.

 

APAKAH Republik ini akan dibiarkan hancur digerogoti oleh para koruptor yang kini bercokol di eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Semua komponen bangsa tentu tidak rela negeri kaya sumber daya alam ini dikuras oleh para maling baik untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Akan tetapi, harus dengan cara apalagi perbuatan melawan hukum yang merusak sendi-sendi ekonomi, sosial, dan politik itu diperangi. Soalnya pemberantasan korupsi yang dilakonkan oleh para pelaksana hukum selama ini sering membuat rakyat frustrasi. Gaungnya hanya wacana, tidak nyata seperti yang diharapkan.

 

Memang ada koruptor yang diproses hukum, tapi ujung-ujungnya dihentikan penyidikan atau penuntutannya, dihukum ringan, bahkan diputus bebas oleh hakim. Bagi komponen bangsa yang masih memiliki nurani, perasaan, dan akal sehat, barangkali hanya ada satu kata untuk memerangi korupsi di negeri ini : lawan!

 

Sementara itu, negeri ini sekarang tengah berada pada titik paling kritis dalam sejarah. Selama lima tahun terakhir memang terjadi perubahan-perubahan besar terutama transisi politik yang relatif damai dari rezim otoriter menjadi demokrasi yang berkembang. Upaya desentralisasi juga telah dicapai relatif tanpa menimbulkan kekacauan atau kebingungan. Masyarakat sipil tumbuh di seluruh penjuru negeri, dan media mulai menapaki kebebasannya.

 

Namun, pencapaian semua itu ternyata rapuh. Kemajuan berkelanjutan menuju demokrasi yang matang masih jauh dari harapan. Ini karena transisi pemerintahan yang relatif damai, memungkinkan kepentingan kuat (yang mendominasi) Orde Baru-mantan keluarga presiden, militer, dan para konglomerat-terus beroperasi, dan tumbuh subur dalam lingkungan yang baru. Meskipun kegiatan mereka sekarang harus tunduk kepada peraturan formal baru, pemantauan yang cermat oleh masyarakat sipil dan media serta transparansi untuk menahan perilaku mereka, sangat terbatas.

 

“Tampaknya mereka secara aktif sedang berupaya memperoleh kembali kekuasaan dan kapasitas yang mereka miliki sebelumnya,” demikian tulis Bank Dunia dalam laporannya berjudul Memerangi Korupsi di Indonesia yang diluncurkan Senin (20/10) di Jakarta.

 

Selain itu, peraturan dan jaringan informal yang mengatur perilaku di masa lalu terus berjalan. Sedangkan peraturan formal yang baru harus ditegakkan oleh sejumlah badan (beberapa baru tetapi kebanyakan lama) yang lemah dan korup, serta mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan lama. Jadi, fondasi bangunan demokrasi Indonesia yang sedang dibangun tetap lemah dan mudah terguncang dari waktu ke waktu oleh hantu-hantu Orde Baru. Dalam konteks inilah kita harus memandang problem korupsi di Indonesia.

 

KORUPSI memang bukan monopoli Indonesia. Korupsi juga terjadi di banyak negara, baik maju maupun berkembang. Sangat boleh jadi, Indonesia yang saat ini tergolong negara paling korup di dunia, lebih mencerminkan transparansi tentang korupsi dalam sebuah masyarakat yang lebih terbuka di dunia, ketimbang tingkat korupsi yang sesungguhnya terjadi.

 

Apakah Indonesia kurang atau lebih korup dari negara lain tidaklah penting. Sebab tingkat korupsi yang diukur dengan standar objektif mana pun terlihat amat tinggi. Yang jelas sebagian besar rakyat Indonesia melihat korupsi sebagai kejahatan yang harus diberantas. Korupsi telah melemahkan kesanggupan negara menyediakan barang kebutuhan dasar bagi masyarakat, termasuk lemahnya kondisi infrastruktur bagi kepentingan umum.

 

Korupsi membebani mayoritas masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin. Perbuatan itu juga menciptakan risiko ekonomi-makro yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, serta mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum. Dan di atas segalanya, korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat. Karena itu, korupsi menghadirkan ancaman yang besar terhadap transisi politik dan ekonomi negeri ini.

 

Apakah korupsi semakin memburuk sejak kejatuhan Orde Baru? Bukti mengenai hal itu memang belum jelas walaupun banyak yang mengatakan, semakin merajalela. Dengan turunnya tingkat investasi publik, korupsi kelas kakap bisa jadi ikut berkurang dalam arti absolut. Sedangkan korupsi kecil-kecilan di bawah manajemen politik yang lemah justru meningkat. Di sisi lain, persaingan politik mungkin bisa menggerakkan korupsi kelas kakap. Yang jelas korupsi tetap tinggi dan yang paling menderita akibat perbuatan haram itu adalah rakyat kecil yang menjadi mayoritas bangsa ini.

 

Selain itu, desentralisasi telah menciptakan golongan politisi dan pembuat kebijakan yang sama sekali baru di 400 daerah tingkat dua. Namun, banyak dari mereka dan kelompoknya, pegawai sipil dan mereka yang dipercaya menjalankan regulasi, masih tetap produk rezim Orde Baru. Mereka terbiasa dengan perilaku yang secara mendasar meremehkan pertanggungjawaban. Tanpa figur otoriter yang mengontrol perilakunya, mereka bebas memburu rente serta memeras rakyat. Contoh ini bisa dilihat pada kasus korupsi “menghebohkan” 53 anggota DPRD Sumatera Barat.

 

Komitmen untuk menghukum politikus koruptor sudah ada walaupun relatif kecil. Misalnya, dari 269 anggota legislatif di Indonesia yang diduga terkait korupsi, baru 68 yang mendapat izin presiden untuk diperiksa aparat hukum. Mengapa kecil sekali komitmen untuk membersihkan pemerintahan dari pemimpin demokrasi baru yang memerlukan dukungan publik?

 

Pertama, banyak pemimpin Indonesia mapan dengan korupsi di masa lalu. Kedua, kompetisi politik sangat lemah. Ketiga, sistem perwakilan proporsional dengan pembatasan yang berlaku bagi partai politik peserta pemilu, membuat masing-masing politisi lebih bergantung pada pimpinan partai (untuk kelangsungan hidup maupun keberhasilan politiknya) ketimbang menyuarakan aspirasi para pemilihnya.

 

Karena itu, Bank Dunia menilai, dalam situasi atau perspektif sekarang ini sulit mengharapkan munculnya strategi komprehensif untuk melawan korupsi. Akan tetapi, Bank Dunia juga melihat perkembangan masyarakat sipil yang luar biasa. Secara tidak langsung mereka bisa menjadi ujung tombak pengawasan terhadap kekuatan-kekuatan politik yang ada.

 

SALAH satu komponen bangsa yang paling merasakan denyut korupsi adalah pengusaha. Di satu sisi mereka sering menjadi bulan-bulanan akibat perizinan birokrasi dan di sisi lain produk mereka menjadi tidak kompetitif akibat ekonomi biaya tinggi. Karena itu, perang terhadap korupsi harus dimulai dari pembenahan peraturannya.

 

“Yang kita bisa lakukan secara konkret misalnya, merevisi mengenai UU Perpajakan. Lalu semua regulasi dilakukan secara transparan. Kita ingin semua regulasi yang sifatnya “abu-abu” itu betul-betul dijelaskan, ini yang boleh apa yang tidak boleh,” ungkap Sofyan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ia juga mengimbau kalangan pengusaha agar kompak dan tidak melakukan praktik-praktik suap.

 

Menurut pengusaha dari Gemala Group ini, kalau mereka tetap mendukung tumbuh suburnya korupsi, suap, dan segala macam yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, lama-lama produk Indonesia tidak kompetitif lagi. Celakanya kalangan pengusaha ini justru tidak kompak, karena ada yang baik dan ada yang hitam.

 

Dengan merajalelanya korupsi yang diuntungkan adalah pengusaha hitam. Kalau pengusaha sudah mapan tentu tidak mau lagi melakukan praktik suap. Tapi, kalau pengusaha itu baru mulai selalu ada upaya melakukan korupsi, misalnya usaha penyelundupan. Penyelundup itu kasat mata dan bisa dihitung jari, namun dampaknya sangat besar terhadap industri dalam negeri yang sudah setengah mati mempertahankan usahanya.

 

Akan tetapi, tidak gampang memerangi korupsi selama hukum tidak ditegakkan sebab pihak-pihak terkait saling membutuhkan. Apakah kita perlu meniru Pemerintah RRC yang menyediakan 100 peti mati bagi koruptor? “Kita butuh hukuman tegas seperti itu agar menimbulkan efek jera terhadap yang lain. Persoalannya adakah kemauan politik untuk itu. Terhadap pengedar-pengedar narkoba yang sudah jelas-jelas terbukti sampai sekarang enggak dilaksanakan hukuman mati,” ujar Sofyan.

 

Akhirnya, orang tidak takut lagi kepada hukum. Konsekuensi logisnya, selama orang tidak takut kepada hukum, korupsi akan terus merajalela. Sebab pihak-pihak yang terlibat sama-sama merasakan keuntungan korupsi karena tidak ada yang mengawasi dan tidak ada yang mengambil tindakan. Apalagi banyak contoh kasus yang besar-besar diberitakan tiap hari di koran, tapi tidak pernah ditindak tegas.

 

Kalau benar-benar pemerintah mau menegakkan hukum, masak penyelundupan jutaan meter kubik kayu tiap tahun dibiarkan. Padahal aksi-aksi itu sangat terbuka mulai dari tebang kayu di hutan, pengangkutan ke pelabuhan hingga pengapalan. Kemudian impor gelap beras, gula, tekstil, elektronik yang semuanya menghancurkan pertanian dan industri dalam negeri. Penyelundupan hanya dilakukan oleh orang-orang itu saja, tapi dampaknya menghancurkan perekonomian Republik ini.

 

Lalu, masih adakah harapan ke depan ? Mungkin Pemilu 2004 bisa dijadikan momentum perbaikan negeri ini. Rakyat harus diberikan keyakinan bahwa mereka bisa mengganti pejabat-pejabat yang memang mengkhianati mereka. “Pemilu mendatang di mana yang dipilih adalah orang per orang bukan hanya partai merupakan peluang perbaikan Republik ini,” ujar HS Dillon, Direktur Eksekutif Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan.

 

Sekarang seluruh komponen bangsa harus berani bahu membahu mengungkapkan siapa-siapa yang memang korup. Kalau kita semua tinggal diam, kita biarkan kondisi seperti ini, maka elite-elite hitam akan mengambil kesempatan dan rakyat tetap jadi korban.

 

Dalam memberantas korupsi, tentu bukan hanya lemahnya hukum. Hukum dari zaman Belanda sama, persoalannya mau tidak menghukum orang bersalah. Kalau keuntungannya dirasakan tidak menghukum, orang tidak dihukum, ini yang menjadi akar masalahnya. Di Republik ini keyakinan hakim bisa menghukum orang kalau nuraninya berpihak pada keadilan atau ia berpihak pada rakyat.

 

Hukum dibikin penguasa. Orang yang lagi berkuasa yang bikin hukum selalu untuk kepentingannya. Tapi, tentu tidak semua yang berkuasa itu memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja. Dalam sejarah ada demokrasi-demokrasi yang cukup berhasil tapi pada umumnya yang menentukan pelaksanaan hukumnya.

 

Pertanyaannya, beranikah pemimpin Republik ini menerapkan hukum secara konsisten. Soalnya ketika beberapa waktu lalu ada pejabat terindikasi korupsi dan minta pejabat itu dinonaktifkan, tidak ada kemauan politik untuk itu. Tampaknya, tindakan hukum terhadap pejabat yang bersalah tapi sedang berkuasa, paling sulit di negeri ini. Terlebih lagi jika pejabat itu berkuasa di bidang penyidikan.

 

Kalau benar-benar negara hukum, jika ada pejabat bersalah, mestinya langsung dinonaktifkan. Kalau nanti dalam proses dia terbukti memang dia tidak salah kembali angkat dia, rehabilitasilah dia. Sayang, para pemimpin negeri ini tidak memiliki kemauan untuk menonaktifkan pejabat yang bersalah.

 

“Malah pimpinan partai yang sudah dapat hukuman tetap saja, partainya bilang enggak mesti dinonaktifkan. Jadi, kita semua membiarkan koruptor bercokol kuat di antara kita, lalu kita salahkan orang lain,” ujar Dillon.

 

UNTUK perkara korupsi, sistem hukum negeri ini tidak menggunakan pembuktian terbalik. Seseorang harus membuktikan dari mana uang atau harta benda itu dia dapat, bukan orang yang menuduh yang membuktikan. Ini terkait dengan perlindungan saksi yang juga menjadi kendala dalam sistem hukum di Republik ini. Draf RUU perlindungan saksi ini juga sudah ada di DPR, tetapi belum jelas kapan akan diajukan menjadi agenda.

 

Perlindungan saksi dibutuhkan agar orang-orang mau menjadi saksi. Sehingga orang yang terlibat dan mau menjadi saksi untuk menemukan siapa yang paling bertanggung jawab. Selain itu, saksi juga memperoleh kesempatan “bargaining” diringankan hukuman misalnya. Pada kasus PLN dengan perusahaan listrik swasta yang berujung pada kekalahan negara dalam arbitrase sehingga harus membayar 50 juta dollar AS. Hal ini terjadi karena tidak ada saksi yang mengaku.

 

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak ada pengawasan korupsi dan konflik kepentingan. Memang ada PP No 30/1980 tetapi tidak ada institusi yang diberi kekuatan untuk melaksanakan PP tersebut. Malah Menneg PAN dan Inspektur Jenderal pada setiap departemen tidak bisa memberikan sanksi meskipun terjadi pelanggaran PP No 30. “Sanksi harus diberikan oleh pejabat yang bersangkutan misalnya dirjen. Namun, pejabat yang bersangkutan juga terlibat sehingga tidak mau dan tidak bisa memberikan sanksi,” ujar Emmy Hafild, Sekretaris Jenderal Transparency International.

 

Inspektorat Jenderal tak ubahnya menyerupai kelompok pejabat negara frustrasi karena tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal banyak Irjen yang sebenarnya berkualitas. Karena itu, tidak ada mekanisme pengawasan dan penertiban internal yang bisa berjalan di jajaran birokrasi pemerintahan.

 

Demikian pula di legislatif. Tidak ada oposisi yang kuat karena pemerintahan dibentuk berdasarkan koalisi. Otomatis pemerintah dan DPR saling melindungi kepentingan-kepentingan politik partai.

 

Masyarakat sendiri sebenarnya muak pada korupsi tetapi sangat permisif. Pejabat yang korup mempunyai status sosial yang tinggi karena dia kaya dan dengan kekayaan itu ia menyumbang tempat ibadah misalnya. Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat juga tidak mendukung pemberantasan korupsi. Untuk menyelesaikan urusan-urusan teknis sehari-hari seperti KTP-SIM dan lain-lain harus menyuap.

 

Masyarakat juga cuek pada kegagalan yang nyata. Kejadian bangunan SD yang roboh sehingga melukai muridnya kalau terjadi di luar negeri bisa membuat wali kota atau kepala daerahnya jatuh. Tetapi di negeri ini tidak demikian.

 

Manakala penegakan hukum yang selama ini dilakukan hanya membuat rakyat sakit hati, sistem integritas nasional dibutuhkan untuk memberantas korupsi. Menurut Emmy Hafild, sistem ini didasarkan pada kesadaran masyarakat. Artinya, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat harus menggerakkan berbagai elemen untuk menetapkan langkah-langkah anti-korupsi.

 

Elemen itu antara lain eksekutif, pegawai negeri, yudikatif, legislatif, bisnis, media massa, lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Anti Korupsi, BPK, BPKP, civil society, serta kalangan agamawan. Yang paling dibutuhkan oleh civil society adalah kebebasan memperoleh informasi. Selama ini kesulitan mengungkapkan korupsi akibat tertutupnya akses informasi untuk masyarakat. Sebab, akses informasi tergantung kemauan pejabat yang bersangkutan.

 

Semua itu menyebabkan investigasi yang dilakukan oleh civil society sulit dibawa ke pengadilan. Malah rancangan undang-undang tentang media massa yang selesai disusun, mentah kembali karena ditentang terus oleh komponen pemerintah. Benar-benar ironis. (day/dmu)

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/25/Fokus/640891.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: