Mari Kita Mulai dari Solok

 

KORUPSI seolah-olah sebuah kata benda tanpa makna. Ia dibahas terus-menerus dengan hasil nihil besar. Presiden sebagai pejabat eksekutif tertinggi seperti tidak mau tahu bagaimana mengatasinya. Belum pernah terdengar dari lembaga ini hendak diapakan para koruptor, katakanlah bila dibandingkan dengan cara Pemerintah Cina menyeret mereka ke tiang gantungan untuk penjeraan di masa mendatang.

 

NAMUN akibatnya-berupa kemiskinan-menyengsarakan sebagian besar penduduk Nusantara. Perbuatan laknat itu betul-betul paradoks dalam riwayat bangsa yang kesohor mengagungkan moral. Tanpa landasan moral dan riwayat integritas yang teruji, seseorang bisa melejit jadi petinggi di negeri subur tapi tidak makmur ini. Alhasil, lestarilah exploitation de l’homme par l’homme di Indonesia yang menamai lilitan utang sebagai pinjaman atau bantuan!

 

Korupsi di Indonesia, menurut pejabat Bank Dunia Sarwar Lateef, dapat merajalela karena Soeharto piawai mengembangkan waralaba kekuasaan. Perbuatan tak terpuji itu merasuki semua jajaran birokrasi Orde Baru. Soeharto mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kentara dan mengurangi kemiskinan di tengah korupsi yang terus meluas.

 

“Betapa cermat strategi korupsi kala itu, kejahatan ini dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu investasi dan aktivitas ekonomi,” kata Lateef seusai peluncuran buku Combating Corruption in Indonesia, Enhancing Accountability for Development keluaran Bank Dunia awal pekan ini di Jakarta. “Jejaring korupsi ini mensyaratkan keahlian penguasa dan para kroninya mengendalikan diri.”

 

Jadi, keberhasilan pembangunan Orde Baru adalah suatu kemegahan yang rapuh, sebab ia dihinggapi kanker ganas korupsi yang membuat utang menumpuk dan sumber daya alam Indonesia terkuras habis. Pembangunan hanya dinikmati penguasa dan kroninya. Tak setetes pun untuk kemakmuran rakyat.

 

Benarkah korupsi berlangsung semakin dahsyat setelah Soeharto tumbang? Dugaan ini dalam pandangan Bank Dunia belum terbukti. Yang terjadi sekarang, menurut Combating Corruption in Indonesia, investasi turun drastis sehingga korupsi berskala besar berkurang.

 

Nah, di zaman Soeharto, investasi yang amat besar rupanya yang membuka peluang kolusi sebesar-besarnya antara penguasa dan pengusaha. Yang mungkin marak saat ini justru korupsi kelas teri di banyak tempat. Ini sejalan dengan otonomi daerah. Dampaknya, tingkat korupsi tetap tinggi seperti di masa lalu dan yang menderita tetap saja rakyat miskin.

 

Dengan dukungan keuangannya selama 32 tahun, Bank Dunia menyadari keberadaannya di Indonesia kerap diasosiasikan dengan rezim busuk Orde Baru. Ia dianggap membiarkan akumulasi utang yang menjadi bagian paling gawat persoalan ekonomi Indonesia saat ini yang diwariskan pemerintahan Soeharto. Lembaga keuangan antarbangsa ini dinilai gagal bersikap tegas menghadapi korupsi karena tetap memberi pinjaman terhadap rezim yang korup.

 

Dalam perkembangan mutakhir, volume pinjaman ke Indonesia dikuranginya secara tajam. Strategi pun beralih dari kebijakan portofolio ke rangkaian kegiatan inovatif yang mendukung usaha mengurangi kemiskinan melalui kegiatan masyarakat komunitas lokal sebagai penggerak program. Bank Dunia kemudian giat terlibat melacak korupsi yang dikeluhkan dalam proyek-proyek mereka. Temuan-temuan korupsi itu kemudian dipaparkan. Pemaparan ini bukan sebagai sensasi belaka karena, menurut Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta Andrew Steer, mereka tidak bermaksud menggurui Indonesia menangani korupsi.

 

“Paparan terhadap temuan korupsi adalah upaya Bank Dunia membuktikan komitmennya untuk terbuka dan transparan menyikapi masalah korupsi,” kata Steer. “Setidaknya, hasil positif telah dicapai. Menteri Keuangan Boediono, misalnya, mengembalikan dana Bank Dunia sebesar 10 juta dollar AS yang diselewengkan oknum pejabat.”

 

SEKTOR basah paling rawan korupsi dalam pandangan Bank Dunia adalah pengeluaran publik, sistem manajemen keuangan, pengadaan barang, hubungan fiskal antarnegara, sektor keuangan, kehutanan, infrastruktur, peradilan, dan pelayanan publik. Gejala ini menahun dan mengakar dalam birokrasi Indonesia yang terbiasa memainkan penjatahan anggaran dan terlumrah mendapat jatah dari proyek-proyek.

 

Modus korupsi paling utama adalah penyusunan APBN atau APBD. Penyusunan itu tidak pernah diketahui masyarakat karena tidak transparan. Penjatahan dana ratusan miliar hingga triliunan rupiah atas nama belanja rutin dan pembangunan dalam APBN atau APBD adalah kesempatan besar mencuri uang rakyat. Masyarakat tidak punya akses, bahkan dihalangi mengetahui pengeluaran uang mereka. Upaya mengundang keterlibatan publik dalam penyusunan anggaran tidak kunjung merunjung dalam praktiknya.

 

Kompas mendapati pembangunan di Kalimantan Timur yang kesohor sebagai provinsi kaya-raya berjalan di tempat. Tak ada yang kentara terlihat sebagai hasil pembangunan dari tahun ke tahun, padahal jatah uang untuk pembangunan di daerah berpenduduk 2,5 juta jiwa itu sekitar Rp 8 triliun per tahun. Apa pasal?

 

Rupanya saat menyusun anggaran dan kebijakan pembangunan dengan eksekutif, kalangan legislatif di sana justru mengundang jaringan jaharu. Kalangan cendekiawan seperti akademisi Universitas Mulawarman tidak dimintai pendapat atau dijadikan acuan dalam kebijakan anggaran yang berasal dari, oleh, dan untuk publik itu. Pola ini berlangsung puluhan tahun hingga kini!

 

Secara formal, penanganan korupsi barulah sebatas mengobati simtom, belum menghantam sumber penyakitnya. Perlahan tapi pasti perubahan di tingkat lokal membangun kesadaran kolektif terhadap proses pembusukan bangsa bernama korupsi.

 

Tokoh-tokoh politik ternyata tidak berdiam diri menghadapi hantu korupsi. Walau sebatas janji, berbagai sesumbar dikeluarkan dengan penuh semangat untuk menghantam korupsi sampai ke akar-akarnya. Beberapa hari setelah Soeharto turun dari kursi kepresidenan untuk menikmati hari tuanya, Presiden BJ Habibie langsung menyatakan perlunya mewujudkan kehidupan politik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Kompas, 21 Mei 1998).

 

Sepekan kemudian Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib menegaskan jajaran kejaksaan harus proaktif menangani kasus korupsi. Pejabat kabinet Habibie seperti Menko Wasbang dan PAN Hartarto Sastrosoenarto, Menteri Negara BUMN Tanri Abeng, dan Menteri Kehakiman Muladi secara terpisah juga mengumbar janji memberantas KKN serta meningkatkan kinerja lembaga mereka. Namun sungguh celaka, janji tinggal janji. Jangankan menjangkau akar korupsi, daunnya pun tak disentuh!

 

Pemerintah berganti ke tangan Abdurrahman Wahid. Ia menyerukan supaya pejabat hidup sederhana dan jujur. “Karena itu saya minta pada jaksa agung untuk periksa semua (pejabat) tidak tanggung-tanggung,” kata Gus Dur (Kompas, 30 Oktober 1999). Lagu lama pemberantasan korupsi kembali terulang. Tak ada terobosan hukum semisal koruptor dihukum mati. Padahal peradilan memiliki kewenangan untuk membuat preseden hukum.

 

Gonjang-ganjing politik berlanjut ke saling rebut kekuasaan. Kepemimpinan beralih ke tangan Megawati Soekarnoputri pertengahan tahun 2001. Megawati mengatakan program kerja di bidang penegakan hukum adalah mewujudkan supremasi hukum dan tekad mengambil tindakan hukum terhadap pelaku korupsi dan tindak KKN (Kompas, 9 Agustus 2001). Tokoh politik Amien Rais dan Hamzah Haz juga mengambil garis perlawanan terhadap korupsi.

 

Adakah hasilnya? Kasus Soeharto, pejabat Orde Baru, dan kroni tak kunjung tuntas tersentuh pedang keadilan. Sebaliknya desentralisasi korupsi terjadi bagi birokrat lokal semasa otonomi daerah. Upaya menegakkan hukum, menurut Jaya Suprana dalam tanya jawab seusai peluncuran Combating Corruption in Indonesia, justru menjadi “lahan basah” bagi aparat penegak hukum. Hasilnya, kemandulan penegakan hukum terhadap korupsi berlanjut.

 

DARI bagian barat Indonesia, kita melihat seberkas sinar harapan. Terdengar suara pembaruan dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, membasmi korupsi. Honor proyek di sana katanya mulai dihapus. Insentif diberikan kepada mereka yang berprestasi.

 

Korupsi sebetulnya bukan tidak dapat dibasmi. Dalam tafsir Sarwar Lateef, akar persoalan korupsi terletak pada simtom kegagalan akuntabilitas. Upaya menampilkan akuntabilitas dalam kinerja birokrasi atas inisiatif masyarakat itu kini sedang dibangun di seluruh Indonesia. Bank Dunia mengembangkan pola ini di 20.000 desa dan bekerja sama dengan sejumlah kabupaten dan kota yang dinilainya kondusif.

 

Prinsipnya, masyarakat lokal bangkit memberantas korupsi dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan nanti diharapkan mengimbas ke tingkat nasional. Salah satu daerah yang dinilai Bank Dunia berhasil adalah Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

 

Bupati Solok Gamawan Fauzi merupakan contoh inisiatif di tingkat lokal. Dia memangkas jalur birokrasi, mengalihkan honor proyek untuk kesejahteraan pegawai, dan paling utama membangun kerangka hukum untuk transparansi keuangan yang melibatkan seluruh masyarakat. Masyarakat dapat setiap saat memantau penggunaan keuangan.

 

“Honor proyek setiap tahun yang mencapai Rp 15 miliar dijatahkan untuk pegawai kebanyakan,” kata Gamawan. “Proses tender proyek dibuat transparan dan jalur birokrasi dipotong. Masyarakat berhak meminta dokumen, harga, tender, penganggaran, dan alokasi anggaran sejalan dengan semangat perda transparansi kebijakan daerah.”

 

Untuk mengurus 21 jenis perizinan di Kabupaten Solok pun dapat dilakukan melalui korespondensi dengan jasa pos. Tak ketinggalan, masyarakat pedesaan setempat giat terlibat memantau proyek pembangunan.

 

Demi akuntabilitas, kebijakan yang diambil harus melibatkan peran masyarakat, cendekiawan, dan LSM. Semoga kebangkitan masyarakat Solok di sudut Sumatera Barat membasmi korupsi mengimbas ke kabupaten-kabupaten lain. Solok-Solok lain harus dirintis demi menyelamatkan bangsa yang kini di bibir ke jurang. From Solok with Hope siapa tahu mendapat Oscar. (Iwan Santosa)

SUMBER http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/25/Fokus/643580.htm 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: