Korupsi Merajalela di Atas Penderitaan Puluhan Ribu Balita Gizi Buruk

Cerita tentang Sumatera Barat atau Ranah Minangkabau dulu memang membuat banyak orang terkagum-kagum dan bangga. Sekarang tak lagi, malah membuat banyak orang terenyak dan mengutuk. Jangan lagi bermimpi akan lahir pemimpin-pemimpin sekaliber Bung Hatta. Hamka, Agus Salim, Sutan Sjahrir, Mohammad Yamin, atau Mohammad Natsir. Itu masa lalu dan hanya tinggal kenangan.
Slogan-slogan industri otak yang dulu diagung-agungkan rupanya “kecap” untuk melicinkan jalan ke panggung kekuasaan. Betapa banyak calon kepala daerah yang dalam misi dan visinya, dan anggota legislatif dalam kampanye serta orasinya, ingin meningkatkan kualitas pendidikan, menggalakkan industri otak, dan me-nol-kan kasus balita gizi buruk. Setelah mereka meraih kedudukan yang diinginkan, semua janji-janjinya terlewatkan. Uang sepertinya telah menyilaukan matanya.
Banyak bukti yang bisa dibeberkan. Mutu pendidikan Sumatera Barat (Sumbar) secara nasional anjiok. Anggaran pendidikan sebesar 30 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya mimpi. Kasus gizi buruk sejak tahun 1996 sampai sekarang tak pernah habis-habisnya. Bahkan, dewasa ini ada puluhan ribu balita, menurut hasil penelitian, masih menderita dan rawan gizi buruk. Sumbar terancam lost generations.
Pemah anggota DPRD Sumbar diminta berkomentar soal balita gizi buruk ini, ia bingung tak tahu dan tak mengerti apa-apa. Ketika diberikan data dari survei dan penelitian di lapangan, baru ia bisa bicara seadanya. Berkali-kali reses ke daerah, kenapa tidak menemukan satu pun kasus balita gizi buruk tersebut? Menyedihkan sekali dan aneh. Reses mernang ada, bahkan jauh-jauh sampai ke luar negeri, tetapi itu tak lebih dan sekadar cuci mata dan dapat uang saku dari negara. Ini bukan rahasia umum lagi.
Kalau memang peduli dengan rakyat, dengan nasib rakyat, Seharusnya reses dilakukan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Cukup reses di daerah terdekat, dari nagari ke nagari (sistem pemerintahan terendah di Sunibar), misalnya melihat kehidupan masyarakat yang semakin melarat. Untuk ini pun tak perlu keluar biaya tiket pesawat, cukup dengan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi yang bahan bakar minyak (BBM)-nya dibayarkan dengan uang rakyat.
Kalau masih ada juga biaya tiket pesawat, itu sudah penipuan dan korupsi namanya. Seperti yang kini terjadi dan tengah diusut Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), karena ada dugaan, sejumlah tiket pesawat Garuda atas nama anggota DPRD Padang diduga fiktif. Maksudnya, perjalanan reses atau kunjungan kerja dengan pesawat tidak ada, tetapi tiketnya ada. Bayangkan, berapa juta uang yang bisa dikantongi dan tiket pesawat fiktif ditambah uang saku. “Hasil temuan BPKP itu
akan kami jadikan pedoman. Bila lebih dari Rp 9,6 miliar, angkanya akan kami lainpirkan dalam berkas perkara,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Padang Tarmizi Mal SH kepada wartawan, 17 November 2003.
KASUS korupsi di lembaga legislatif di Sumbar memang sudah télanjur dikenal banyak orang. Untuk pertama kali kasus ini mencuat secara nasional ketika Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) yang beranggotakan kalangan cendekiawan, aktivis, dan pengusaha melaporkan dugaan korupsi DPRD Sumbar kepada Kejaksaan Tinggi Sumbar karena banyak anggarannya dalam APBD tahun 2000, 2001, dan APBD tahun 2002 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000.
Laporan ditanggapi, bahkan Kejaksaan Tinggi sempat menahan Wakil Ketua DPRD Sumbar Masfar Rasyid lebih dari sebulan. Kini, 53 anggota DPRD Sumbar sudah duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negerm (PN) Padang. Mereka didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 5,904 milar. Persidangannya tinggal beberapakali lagi dan setelahm itu vonis. Kita tunggu gebrakan hakim di PN Padang. Mudah-mudahan persidangan itu tidak sandiwara, yang sudah bisa ditebak ending-nya.
Bersamaan dengan kasus tindak pidana korupsi DPRD Sumbar ini, mencuatpula kasus serupa di DPRD berbagai kota dan kabupaten di Sumbar Sebagian sudah menjalani tahap pemeriksaan dan dinyatakan sebagai tersangka. Jadilah Sumbar sekarang dengan Sebutan “Negeri para tersangka, di mana korupsi merajalela di atas penderitaan puluhan ribu balita gizi buruk”.Setelah DPRD Sumbar yang mendapat sorotan luas sekarang ini adalah kasus dugaan korupsi DPRD Padang. Dan, lagi-lagi, FPSB yang mengungkapkan dan melaporkannya kepada Kejaksaan Negeri Padang, 17 Maret 2003.
Korupsi di Sumbar betul-betul sudah merajalela dan hampir merata. Tidak sadar bahwa ada sekitar 5000 keluarga yang kini hidupnya memprihatinkan.
Menurut Koordinator FPSB Saldi Isra SH IvtPA dan didampingi anggota FPSB Rahmat Wartira SH, Dr H Mestika Zed MA, Dr Eiwi Danil SH, H Werry Darta Taifur SE MA, indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Padang pada tahun anggaran 2002 berjumlah Rp 4,67 miliar dan tahun anggaran 2003 berjumlah Rp 9,2 miliar.
Saldi Isra melukiskan, dalam anggaran tunjangan kesejahteraan terdapat tiga item dana yang dibayarkan kepada masing-masing (45 orang) anggota DPRD, yaitu ada Rp 500.000 per bulan per anggota, biaya asuransi jiwa Rp 500.000 per bulan per anggota, dan peningkatan kinerja anggota DPRD masing-masmg Rp 30 juta. per orang.
“Anggaran seperti ini jelas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 dan ini merupakan indikasi kuat tindak pidana korupsi,” ungkapnya.
Dihubungi secara terpisah, ahli hukum tata negara dari Universitas Eka Sakti, Padang, H Murlis Muhammad SH, menegaskan, dalam APBD tahun 2001, DPRD juga diduga telah melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,78 rniliar.
Dari analisa Murlis Muhamad, dalam tiga tahun anggaran (2001,2002, dan 2003), telah terjadi penyelewengan dan penyimpangan keuangan negara sebesar Rp 15,6 miliar sampai Rp 16,73 milar “Untuk Anggaran APBD Tahun 2003, penyelewengan disebabkan karena ada 21 SK Pimpinan DPRD Kota Padang,” ujarnya.
Menurut dia, usaha keras Kejaksaan Negeri Padäng mengungkap kasus korupsi DPRD Kota Padang ini patut didukung semua pihak untuk membuktikan apakah hukuin itu masih ada dan kuat sehingga mencapai hasil maksimal dan diharapkan kasus ini tidak terulang lagi.
“Kami berharap kepada Kejaksaan Negeri Padang agar melanjutkan pemeriksaan dugaan korupsi anggaran APBD tahun 2003, hdak hanya tahun 2001 dan tahun 2002 saja,” kat.a Murlis.
Menurut Murlis, pembuatan Keputusan Pimpinan DPRD itu tidak ada dasar hukumnya, Sekaligus tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mencairkan berbagai jenis keuangan DPRD.
Adalah keliru pencairan dana APBD untuk sekretariat dewan berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kota Padang. Jajaran Sekretariat diangkat oleh Wali Kota Padang dan telah menerima gaji serta tunjangan sesuai ketentuan. Mereka juga sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Padang di DPRD Padang.
“Kalau ada honor Iainnya yang diberikan kepada mereka bersumber dari APBD, harus ditetapkan dengan surat keputusan Wall Kota Padang, tidak dengan SK Pimpinan DPRD Kota Padang,” ujar dosen hukum tata negara dari Universitas Eka Sakti, Padang, itu.
Untuk mengungkap kasus korupsi DPRD Kota Padang ini, Gubernur Bank Indonesia telah mengizinkan Kejaksaan Negeri Padang untuk memeniksa rekening 45 anggota DPRD. “Kejaksaan Negeri Padang telah menunjuk empat orang jaksa untuk memeriksa rekening anggota DPRD, menyusul izin yang diberikan Gubernur Bank Indonesia yang diterima tanggal 15 November 2003,” kata Tarmizi Mal SH, Kepala Kejaksaan Negeri Padang.
Kalau dibeberkan semua kasus korupsi di Sumbar baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, mungkin membuat dada kita sesak dan muak melihat pemerintah sekarang ini. Menurut ahli hukum tata negara dariUniversitas Bung Hatta, Boy Yendra Tainin SH MH, hampir di setiap kota dan kabupaten ada korupsi, dari yang kecil sampai yang besar. “Korupsi di Sunibar betul-betul sudah merajalela dan hampir merata’. Tidak sadar bahwa ada sekitar 500.000 keluarga yang kini hidupnya memprihatinkan,” katanya.
Lebih tragisnya, puluhan ribu balita menderita gizi buruk dan kekurangan gizi, sementara kepedulian dari legislatif dan eksekutif lembaga yang rawan korupsi nyaris tidak ada. Hasil survei lembaga Transparency International menunjukkan, korupsi di Indonesia masih sulit diberantas, meskipun rezim yang menyuburkan korupsi, yakni Orde Baru, telah tumbang. Hasil survei lembaga tersebut mengategorikan Indonesia dalam lima besar negara terkorup di dunia. Suatu identitas bangsa yang tidak menyenangkan, bahkan memalukan.
Dalam konteks Indonesia, Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK) dalam laporan penelitiannya, seperti termuat dalam buku Budaya Korupsi ala Indonesia (Penyunting Luh Nyoman Dewi Triandayani, Penerbit PSPK, Januari 2002), Sumatera Barat masuk dalam kategori tujuh besar provinsi terkorup di Indonesia.

Barangkali, dengan alasan itu, dua organisasi Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ularna, tanggal 10 November 2003 lalu di Padang, mendeklarasikan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. Apakah Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi ini akan mampu menekan atau mengurangi kasus-kasus korupsi di Sumbar dan di Indonesia? Kita lihat saja nanti. (YURNALDI)

Sumber:
Kompas, 18 Desember 2003

http://www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews.cgi?newsid1071732450,58513,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: