Korupsi Wakil Rakyat Sumatra Barat

Mantan Ketua DPRD Sumbar Kembali Diperiksa Kasus Korupsi APBD Rp 6,4 Miliar


Arwan Kasri, mantan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Marfendi, mantan Anggota DPRD Sumatera Barat Marfendi kembali diperiksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam kasus korupsi anggaran DPRD dalam APBD 2002 sebesar Rp 6,4 miliar, Rabu (3/11).

Keduanya yang kini berstatus terpidana dengan hukuman penjara 2,3 tahun dan 2 tahun yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Padang Mei lalu dalam kasus yang sama. Kini mereka kembali diperiksa dalam kasus keterlibatan Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar, eksekutif yang ikut mencairkan dana APBD tersebut.

Arwan Kasri diperiksa tiga jam oleh Jaksa Teguh dan Aslinda. Usai pemeriksaan, ia dengan cepat meninggalkan Kejaksaan tanpa sempat dimintai komentar oleh wartawan.

Sedangkan Marfendi yang dalam penyusunan APBD 2002 menjabat sebagai Sekretaris Panitia Anggaran diperiksa Jaksa R. Damanik dan Yosnedi Yakub. Usai pemeriksaan, ia mengatakan Gubernur Zainal Bakar sangat terlibat dalam pencairan anggaran dewan yang tidak sesuai dengan PP 110/1999 itu.

Menurutnya, keterlibatan Gubernur, karena dalam pembuatan Perda No. 2/2002 tentang APBD 2002 dilakukan legislatif bersama eksekutif. Perda APBD itu baru bisa dijalankan setelah ditandatangani Gubernur. Setelah perda disahkan, Gubernurlah yang membuat penjabarannya.

“Ketika pencairan dana, DPRD hanya meminta surat permintaan pencarian (SPP) kepada Gubernur dan Gubernur yang menerbitkan surat keputusan otoritas (SKO), dengan SKO itulah uang bisa dicairkan,” katanya.

Dana SKO itu, menurut Marfendi, tidak bisa dikeluarkan tanpa tanda tangan Gubernur. “Uang itulah yang kita dapatkan, yaitu uang yang sesuai dengan otoritas yang diberikan Gubernur kepada DPRD, tanpa itu tak mungkin uang untuk DPRD bisa dicairkan, jadi Gubernur sangat terlibat sekali,” tambahnya. Marfendi sangat menyesalkan kenapa Gubernur Zainal Bakar baru sekarang diperiksa. Ketua Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Antasari Azhar menerangkan, Arwan dan Marfendi diperiksa karena Kejaksaan ingin memperoleh keterangan tentang proses pencairan APBD 2002 tersebut sehingga 43 anggota dewan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Padang.

Antasari berharap, Desember ini kasus Zainal Bakar sudah masuk ke pemberkasan. Itu artinya pemeriksaan saksi sudah selesai dan barang bukti sudah diserahkan. Sejumlah kepala daerah yang anggota DPRD-nya tersangkut kasus korupsi, menurut Antasari, juga akan diseret sebagai tersangka. Saat ini baru Gubernur Sumatera Barat dan mantan Wali Kota Padang Zuiyen Rais
yang dijadikan tersangka. Pimpinan eksekutif lainnya tergantung keterlibatannya dalam kasus tersebut. *** TEMPO Interaktif, Rabu, 03 November 2004 | Febrianti – Tempo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: