Berkaca Kasus Korupsi di DPRD Sumatera Barat

Dihukum akibat Tak Perhatikan Asas Kepatutan

 
SUASANA di halaman Gedung DPRD Sumatera Barat memang cukup lengang. Namun kesenyapan itu hilang, begitu kita memasuki kantor wakil rakyat itu.

Sejumlah orang berseliweran di dalam gedung. Persoalan yang sedang melanda penghuni gedung itu tidak tampak mengganggu aktivitas mereka. Demikian pula saat menuju ruang tunggu pimpinan Dewan.

Di ruang tunggu pimpinan Dewan, sejumlah orang antre untuk bertemu dengan Ketua DPRD. Menurut seorang staf, sejak pagi sudah banyak tamu yang akan bertemu Ketua Dewan Arwan Kasri.

Setelah berbincang-bincang dengan seorang kawan yang menggunakan bahasa daerah setempat, saya memperoleh informasi, mereka yang bertamu itu dari kalangan pengacara dan pengusaha.

Urusan tamu tersebut diduga kuat masih terkait dengan kasus korupsi yang kini menunggu ke proses banding DPRD Sumatera Barat. Namun, staf pimpinan itu tak berani bicara panjang-lebar setelah ditanya lebih lanjut.

Seorang kawan, wartawan dari media lokal, membisiki saya bahwa salah seorang yang keluar-masuk ruangan Ketua Dewan adalah penasihat hukum yang selama persidangan mendampingi tiga pimpinan DPRD Sumatera Barat. Hanya, saya tak dapat mengorek keterangan dari penasihat hukum itu. Saat hendak saya tanya, lelaki berdasi yang membawa setumpuk berkas itu buru-buru menuju ruangan lain. Dia hanya sesaat melambaikan tangan, sepertinya tidak ada waktu untuk berbincang-bincang. Hanya saling sapa.

Adakah anggota Dewan yang masih ngantor, meskipun pengadilan negeri tidak memerintahkan mereka untuk dipenjara? Setelah vonis dijatuhkan 17 Mei lalu, mereka masih tetap menjalankan aktivitas kedewanan. Bahkan, mulai 7-14 Juli anggota Komisi C ngelencer ke Nusa Tenggara Barat dan Bali, sedangkan anggota Komisi E ke Jawa Timur dan Sumatera Selatan.

Harian Singgalang, salah satu penerbitan media cetak yang diajak kunjungan kerja itu, secara tegas menolak undangan tersebut. Menurut Sawir Pribadi, Korlip Harian Singgalang, tidak sepatutnya dia mengirimkan wartawan untuk mengikuti kunjungan itu.

Pembelaan

Tampaknya, waktu untuk bisa wawancara dengan Ketua Dewan sangat mepet. Setelah beberapa lama menunggu, saya memutuskan untuk menemui Wakil Ketua Dewan, salah satu unsur pimpinan DPRD Sumatera Barat.

Ruangan Hasmerti Oktini alias Titi Nazib Lubuk, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat dari Fraksi Partai Golkar, agak panas. Tidak seperti di ruangan Wakil Ketua DPRD Jateng yang adem oleh pengatur udara (AC).

Di ruangan itu, Titi Nazib pun membeberkan panjang-lebar soal kasus yang menimpa kalangan DPRD Sumatera Barat, termasuk dirinya. Gaya bicaranya tenang, tidak meledak-ledak, meski semua yang disampaikan bernada pembelaan.

Di tengah-tengah wawancara, dia menyatakan, hendaknya berita disampaikan berimbang. Titi yang gagal melenggang ke kursi DPR RI itu mengungkapkan, setelah vonis Pengadilan Negeri Padang dijatuhkan, pihaknya langsung menyatakan banding. Bila proses banding itu gagal, DPRD Sumatera Barat akan kasasi ke Mahkamah Agung.

Namun dia mengaku, hingga saat itu belum menerima salinan vonis pengadilan. ”Setelah 1,5 bulan kami divonis, proses banding bisa dikatakan terkatung-katung, karena kami belum menerima salinan vonis secara lengkap,” kata Titi.

Karena baru menerima petikan vonis secara lisan, DPRD Sumatera Barat masih menunda memori banding. Pengajuan banding itu, menurutnya, untuk mencari keadilan dalam proses hukum.

Dia menganggap vonis pengadilan itu tidak adil. ”Kami banding, supaya proses hukum berpihak pada keadilan, tidak hanya pada pertimbangan-pertimbangan masyarakat atau asas kepatutan, karena masalah hukum menyangkut asas formal,” tandasnya.

Tetapi bukankah kebijakan yang diambil DPRD Sumatera Barat sungguh tidak populis? Mereka justru mendapat uang handphone, misalnya, ketika masih banyak warga setempat yang kurang gizi?

”Dalam masalah kepatutan itu, perlu melihat dari kaca mata yang mana. DPRD Sumatera Barat menyusun anggaran tentu dengan pertimbangan,” ujarnya.

Dia menuturkan, PAD sekitar Rp 160 miliar, sedangkan DPRD memakai 11%, termasuk anggaran Sekretariat Dewan. Anggaran yang dipakai DPRD hanya 8% dari PAD.

Secara umum, anggaran untuk sumber daya manusia (SDM) 30%, pembangunan masyarakat 55%, kemudian untuk aparat pemerintah 15% dari APBD 2002.

”Kami hanya mengambil 8% dari PAD, dan 3% dari APBD. Kalau kami melebihi anggaran lain, wajar dikatakan tak patut. Tetapi itulah gambaran umumnya, sehingga kami mohon ada berita yang berimbang.”

Dia juga menyatakan, setelah ada protes dari kalangan LSM, mahasiswa, dan komponen masyarakat, pihaknya segera memberikan respons.

Lantas, apa pertimbangan Majelis Hakim hingga menjatuhkan vonis 27 bulan bagi tiga pimpinan Dewan dan 24 bulan bagi 40 anggota Dewan? Majelis Hakim mengakui, dalam menyidangkan perkara korupsi ”berjamaah” oleh legislatif itu ekstrahati-hati. Tetapi keteguhannya patut mendapat perhatian.

”Sekalipun delapan dari sembilan hakim memvonis bebas, saya akan menyatakan mereka bersalah. Kasus ini akan memberikan dampak bagi legislatif di daerah lain. Jika di sini tak terbukti, di daerah lain juga tidak (terbukti),” kata Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua PN Padang, Bustami Nusjirwan SH.

Menurut dia, PP 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD memang sudah dibatalkan oleh MA. Namun, DPRD Sumatera Barat dinilai tidak memperhatikan asas kepatutan.

Mereka dituding tidak menggunakan anggaran untuk kemakmuran rakyat. Mutu pendidikan di Sumatera Barat tahun 2002 secara nasional anjlok. ”Anggaran pendidikan 30% dari APBD masih jauh dari mimpi, tetapi mereka justru menghambur-hamburkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi,” kata hakim kelahiran Bengkulu 5 Juli 1945 itu.

Mengapa tidak diperintahkan untuk masuk penjara? ”Kami tak memerintahkan masuk ke penjara. Cukup banyak saksi. Kalau kami mau menahan harus berhitung dengan waktu.”

Terkait dengan salinan vonis yang belum selesai, dia beralasan, berkas vonis itu cukup tebal sehingga memerlukan waktu untuk menyusunnya. Misalnya, untuk menyusun berkas vonis pimpinan Dewan atas kurungan selama 27 bulan, denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan, uang pengganti sebesar yang dikorupsi (berkisar Rp 100 juta) subsider 6 bulan kurungan, harus menyiapkan setebal 160 halaman.

Untuk berkas ke-2 sampai dengan ke-4 dengan vonis 24 bulan kurungan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan uang pengganti sebesar yang dikorupsi (bervariasi) subsider 6 bulan kurungan, setebal 209 halaman.

Di luar itu, tekanan publik yang begitu besar, diakui atau tidak, memengaruhi pengusutan korupsi DPRD Sumatera Barat hingga ke meja hijau. Mereka tidak henti-hentinya memberikan dorongan supaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melakukan pemberkasan dan segera dilimpahkan ke pengadilan.

Komitmen mereka supaya anggaran rakyat dikembalikan lagi untuk kemakmuran rakyat, begitu tinggi. Adakah komitmen tersebut di Jateng? ***

(Agus Toto W) Kamis, 8 Juli 2004, Suara Merdeka

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: