Merampas Hak Rakyat, Merusak Ekonomi

 

KORUPSI menjadi persoalan besar dan terus dipersoalkan sejak korupsi itu ada. Soalnya korupsi bukan saja merampas hak-hak publik, tetapi juga merusak sistem perekonomian serta sendi-sendi politik. Mengapa? Ambil saja contoh, dana jaring pengaman sosial (JPS) yang pernah dikabarkan lenyap sekitar Rp 10 triliun. Andaikan itu benar-benar terjadi, betapa publik telah kehilangan haknya atas dana-dana sebanyak itu.

Bersih KKN, Indonesia Singa Asia

 

Oleh Feisal Tamin

 

CARA pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang ditulis Kwik Kian Gie (Kompas, 15/10), banyak benarnya. Hanya perlu dibicarakan pula hal-hal mendasar lain dan realistis mengenai alasan pemberantasan KKN, motif dan prioritas pemberantasannya. Ibarat bangsa dan negara sedang terancam, harus klop, kuat dan saling mengisi antara gembok (pemerintah) dan seluruh kisi-kisi regol (pintu) rakyatnya dalam membendung serbuan “virus” KKN.

Menyalakan Obor di Lorong Gelap

 

LUPAKAN sejenak perbedaan interpretasi fikih di antara kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Lupakan juga perseteruan yang muncul medio 2001, saat Presiden KH Abdurrahman Wahid berada dalam ancaman hendak dilengserkan melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI-MPR) yang dipimpin Amien Rais. Menghadapi korupsi yang membuat kerusakan bangsa Indonesia hampir sempurna dan tinggal menunggu waktu masuk jurang, NU dan Muhammadiyah satu kata: Perangi!

Pembuktian Terbalik Saja, Kok Repot-repot…

 

KORUPSI memang memuakkan. Akan tetapi, pejabat negara yang tidak bermobil mewah, tidak menyumbang dengan angka nominal besar untuk kegiatan sosial, dan tinggal di rumah sederhana sesuai dengan besaran gaji pegawai negeri, malah dipandang aneh oleh para tetangga. Padahal, korupsi adalah masalah semua orang di negeri ini.

Mari Kita Mulai dari Solok

 

KORUPSI seolah-olah sebuah kata benda tanpa makna. Ia dibahas terus-menerus dengan hasil nihil besar. Presiden sebagai pejabat eksekutif tertinggi seperti tidak mau tahu bagaimana mengatasinya. Belum pernah terdengar dari lembaga ini hendak diapakan para koruptor, katakanlah bila dibandingkan dengan cara Pemerintah Cina menyeret mereka ke tiang gantungan untuk penjeraan di masa mendatang.

WARTAWAN TERTEMBAK — Wartawan APF Kenji Nagai terbaring di jalan setelah terkena peluru yang ditembakkan polisi dan anggota militer pada pengunjuk rasa di Yangon, Myanmar, Kamis (27/9). Nagai, 52, seorang fotografer Jepang, tertembak saat tentara menggunakan senjatanya untuk membubarkan massa. Nagai kemudian tewas. Antara

Memerangi Korupsi: Hanya Satu Kata: Lawan!

 

BENAR-benar ironis dan tragis. Di era reformasi yang amanahnya membersihkan negeri ini dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), praktik-praktik itu bukannya berkurang tetapi makin merajalela. Padahal era ini lahir sebagai protes terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap sarat dengan perbuatan KKN. Malah otonomi daerah yang juga lahir sebagai koreksi terhadap sentralistisnya Orde Baru justru ikut menyebarluaskan praktik haram itu ke semua lini pemerintahan. Akibatnya, di negeri ini nyaris tidak ada ruang yang bersih dari KKN.

 

APAKAH Republik ini akan dibiarkan hancur digerogoti oleh para koruptor yang kini bercokol di eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Semua komponen bangsa tentu tidak rela negeri kaya sumber daya alam ini dikuras oleh para maling baik untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Akan tetapi, harus dengan cara apalagi perbuatan melawan hukum yang merusak sendi-sendi ekonomi, sosial, dan politik itu diperangi. Soalnya pemberantasan korupsi yang dilakonkan oleh para pelaksana hukum selama ini sering membuat rakyat frustrasi. Gaungnya hanya wacana, tidak nyata seperti yang diharapkan.

Korupsi Legislatif Versus Otonomi Daerah

 

BENAR-benar ironis. Otonomi daerah yang diharapkan mensejahterakan rakyat di republik ini ternyata melahirkan desentralisasi korupsi yang cenderung memeras rakyat. Korupsi tersebar luas tidak hanya di lingkungan eksekutif-yudikatif, tetapi menjalar di legislatif karena otonomi memberikan peluang baru bagi lembaga ini menunjukkan kekuasaannya.

 

CONTOHNYA bisa disimak pada kasus “menghebohkan” DPRD Sumatera Barat. Awalnya, dengan alasan otonomi dan atas nama kekuasaan, DPRD Sumbar itu menyusun anggaran. Bahkan, pihak eksekutif tidak ada hak untuk mempertanyakan, kecuali menyetujui. Ada kesan, eksekutif (gubernur) terpaksa harus menyetujui, nrimo, sebab kalau tidak, akan ada risiko; laporan pertanggungjawaban gubernur (terancam) ditolak. Gubernur mana yang rela “turun di jalan” karena dinilai gagal dan lalu diberhentikan DPRD sebelum habis masa jabatan?

Korupsi Merajalela di Atas Penderitaan Puluhan Ribu Balita Gizi Buruk

Cerita tentang Sumatera Barat atau Ranah Minangkabau dulu memang membuat banyak orang terkagum-kagum dan bangga. Sekarang tak lagi, malah membuat banyak orang terenyak dan mengutuk. Jangan lagi bermimpi akan lahir pemimpin-pemimpin sekaliber Bung Hatta. Hamka, Agus Salim, Sutan Sjahrir, Mohammad Yamin, atau Mohammad Natsir. Itu masa lalu dan hanya tinggal kenangan.
Slogan-slogan industri otak yang dulu diagung-agungkan rupanya “kecap” untuk melicinkan jalan ke panggung kekuasaan. Betapa banyak calon kepala daerah yang dalam misi dan visinya, dan anggota legislatif dalam kampanye serta orasinya, ingin meningkatkan kualitas pendidikan, menggalakkan industri otak, dan me-nol-kan kasus balita gizi buruk. Setelah mereka meraih kedudukan yang diinginkan, semua janji-janjinya terlewatkan. Uang sepertinya telah menyilaukan matanya.

APBD Agam Perlu Dikritisi

 

UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tampaknya dipahami secara serta merta dan telanjang oleh lembaga eksekutif dan legislatif (DPRD) di tingkat daerah. Sehingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)selalu memunculkan kontroversi, terlebih dalam peyusunan anggaran untuk DPRD.