Memerangi Korupsi: Hanya Satu Kata: Lawan!

BENAR-benar ironis dan tragis. Di era reformasi yang amanahnya membersihkan negeri ini dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), praktik-praktik itu bukannya berkurang tetapi makin merajalela. Padahal era ini lahir sebagai protes terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap sarat dengan perbuatan KKN. Malah otonomi daerah yang juga lahir sebagai koreksi terhadap sentralistisnya Orde Baru justru ikut menyebarluaskan praktik haram itu ke semua lini pemerintahan. Akibatnya, di negeri ini nyaris tidak ada ruang yang bersih dari KKN.

APAKAH Republik ini akan dibiarkan hancur digerogoti oleh para koruptor yang kini bercokol di eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Semua komponen bangsa tentu tidak rela negeri kaya sumber daya alam ini dikuras oleh para maling baik untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Akan tetapi, harus dengan cara apalagi perbuatan melawan hukum yang merusak sendi-sendi ekonomi, sosial, dan politik itu diperangi. Soalnya pemberantasan korupsi yang dilakonkan oleh para pelaksana hukum selama ini sering membuat rakyat frustrasi. Gaungnya hanya wacana, tidak nyata seperti yang diharapkan.

Kita Belum Pernah Dewasa

 

Oleh Mohamad Sobary

 

KITA harus, misalnya, memperoleh pendidikan yang baik, dan hal itu hanya ada di sekolah yang juga baik, dengan biaya mahal. Apalagi di sekolah atau perguruan tinggi terbaik. Keluarga yang mampu menembus batas struktural ini sekali lagi harus berhadapan pula dengan persyaratan psikologis: punyakah ia kemampuan dan bakat akademis, keuletan, dan usaha tak kenal lelah untuk bisa lulus dengan baik, dan kalau mungkin, terbaik?

Ketika Cina Perangi Korupsi

 

“KARENA hukuman terhadap pekerjaan buruk tidak dieksekusi dengan cepat, itulah sebabnya hati anak manusia terbentuk untuk terus melakukan kejahatan,” demikian kata Raja Salomon. Kalimat itu tertera diKitab Eklesia 8:11.

Konspirasi Tahu Sama Tahu

 

KALAULAH sekarang bermunculan persoalan menyangkut otonomi daerah, itu merupakan distorsi implementatif atas semangat sesungguhnya dari desentralisasi. “Kegagalan” itu tidak hanya ada di tingkat daerah karena sebenarnya pemerintah pusat yang menggulirkan persoalan tersebut juga mengambil peran.

Pemilihan Gubernur Jabar dan Korupsi di DPRD yang Belum Tuntas

 

SUASANA sidang class action terhadap 100 anggota DPRD Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan kucuran dana kadeudeuh Rp 25 milyar di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis 6 Maret, tak semarak lagi. Tidak terdengar yel-yel seperti pada sidang-sidang awal.

Ledakan Korupsi dan Rezim Paranormal

 

Bubur ayam restoran Pandansari Hotel Santika terkenal sebagai paling enak sepanjang Jalan Sudirman kota itu. Namun, pertemuan sejumlah pemangku jabatan pemerintah dan anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di situ bukan cuma menghirup kuah panas bubur ayam. Mereka duduk bersama untuk mencari kesepakatan jumlah uang (amplop) sebesar Rp 135 juta yang mereka minta dari pengembang proyek Jogja Expo Center (JEC), PT Adhi Karya.

Rakyat Sudah Putus Asa

 

BAGAIKAN Sisyphus yang dihukum para dewa dalam mitologi Yunani. Demikian kira-kira nasib pemberantasan korupsi di Indonesia. Sisyphus harus mendorong batu besar yang berat dengan susah payah ke puncak gunung. Namun, setiap kali sampai ke puncak gunung, batu itu menggelinding jatuh.

Lidah Itu Melumat Dirinya…

 

KALAU mau kaya jadilah politisi! Demikian ungkapan spontan Mochamad Basuki dalam suatu talk show di sebuah televisi swasta di Surabaya tahun 2001 lalu. Ungkapan kali ini bukan sekadar retorika yang biasa dilontarkan politisi, tetapi memang pengalaman pribadinya, terutama selama ia menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya.

Ramai-ramai Menjarah Uang Rakyat

 

MALAH rapat paripurna-pernah disebut Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mirip taman kanak-kanak-yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mengembalikan pembahasan surat pernyataan 72 anggota DPR yang meminta Tandjung mundur itu ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Artinya, nasib surat pernyataan yang akan menjadi ukuran kepastian hukum dan politik di republik ini akan mondar-mandir dari rapat Bamus ke rapat pemimpin tanpa pernah diputuskan.

Wakil Rakyat Kibuli Rakyat

 

WAKIL Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Masfar Rasyid, sejak 5 Februari lalu meringkuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Muara Padang atas titipan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar. Tak kurang dari 53 anggota DPRD Sumbar, termasuk pemimpinnya, sudah dinyatakan pula sebagai tersangka. Yang tengah diperiksa adalah elemen eksekutif. Akankah Gubernur Sumbar Zainal Bakar menjadi tersangka dan kemudian dipenjarakan pula?